"Satukan lagi Kepedulian, Hidupkan lagi Kebersamaan, Tingkatkan Kedisiplinan, Bangsa ini sedang membutuhkannya"
Artikel
Pembelian Newmont tanpa Senayan
Jun 16th
Satu per satu ketua fraksi partai politik pendukung pemerintah memasuki kantor Sekretariat Gabungan di Jalan Diponegoro 43, Menteng, Jakarta Pusat, Senin pekan lalu. Malam itu, Sekretariat, yang dipimpin politikus Partai Demokrat, Syarif Hasan, menggelar rapat dadakan dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk membahas keputusan pemerintah membeli tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.
Empat partai mengirim ketua fraksi. Fraksi Partai Demokrat diwakili Jafar Hafsah, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan oleh Hazrul Azwar, Fraksi Partai Amanat Nasional oleh Tjatur Sapto Edy, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa oleh Marwan Jakfar. Partai Keadilan Sejahtera mengutus sekretaris fraksi More >
RUU MATA UANG Jalan Buntu Negosiasi Rupiah
Apr 20th
Oleh : Anne L. Handayani
UNTUK ketiga kalinya rapat menemui jalan buntu. Menteri Keuangan dan para anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat tak juga mencapai mufakat. Dalam rapat kerja pada Selasa dua pekan lalu itu, ada sejumlah perbedaan pandangan soal isi Rancangan Undang-Undang Mata Uang, yang rampung disusun Panitia Kerja DPR pada 17 Maret lalu.
Perbedaan itu pada intinya bermuara pada dua isu penting. Pertama, soal lamanya masa transisi menuju dilansirnya uang kertas baru yang bakal ikut ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Kedua, ihwal masuk-tidaknya urusan redenominasi atau perampingan angka nominal uang dalam draf RUU itu.
Gara-gara dua masalah ini, dua rapat sebelumnya pada 30 Maret dan 4 April lalu pun menemui deadlock. Para anggota Dewan meminta mata uang baru dikeluarkan More >
NON PERFORMING ASSET SALES
Apr 3rd
Non performing asset sales atau penjualan kredit macet perbankan kepada pihak lain harus diatur. Bank tidak bisa menjual kreditnya tanpa persetujuan nasabah, karena perjanjian kredit (PK)nya ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank yang bersangkutan dan bukan dengan pihak lain. Macetnya suatu kredit seringkali bukan semata mata kesalahan nasabah, tetapi juga bank berperan di dalamnya, dan masih banyak langkah langkah penyelesaian yang dapat diambil oleh pihak bank seperti misalnya :
1.Reconditioning (Perubahan Persyaratan)
2.Rescheduling (Penjadualan ulang)
3.Restucturing (perubahan struktur kredit)
4.Injection (Penambahan Plafond)
5.Dll
Langkah langkah tersebut harus dilakukan oleh pihak perbankan
dan merupakan kewajiban bank dalam membina nasabahnya. Tetapi terkadang pihak bank seringkali mengambil jalan pintas dengan eksekusi dan menyerahkan kepada pihak lain dengan cara penagihan secara premanisme, ditakut takuti, diancam, diganggu, diteror atau dengan cara cara lain yang membuat nasabah takut dan malu. Celakanya cara-cara ini banyak More >
News Update from Washington DC
Mar 22nd
RUU Akuntan Public (AP) adalah salah salah satu bagian dari reformasi keuangan Republik Indonesia yang ditargetkan selesai sebelum tahun 2012. Karena pada tahun 2012, Republik Indonesia akan bergabung dalam organisasi IFRS (International Financial Report Standard) yang berkiblat ke Negara USA/Inggris. Dalam RUU AP ini kami belum mengambil keputusan terhadap 3 hal, yaitu : More >
DANA TALANGAN: Kertas Leces minta kucuran dana Rp 440 miliar ke DPR
Mar 7th
JAKARTA. PT Kertas Leces meminta kucuran modal dari pemerintah sebesar Rp 440 miliar. Permintaan ini lantaran perusahaan kertas tertua kedua ini sedang sekarat.
Permintaan ini disampaikan Direktur Utama Kertas Leces Martoyo Sugandi ke Komisi XI DPR. “Struktur keuangan kami saat ini tidak sehat. Direksi sedang membuat program dari rugi menjadi untung dengan membuat road map,” ujar Martoyo, Rabu (2/3).
Kertas Leces menderita kerugian sejak 2008 hingga 2010. Pada 2008 silam, perusahaan tekor Rp 49,4 miliar. Lalu, pada 2009, kerugian membengkak menjadi sekitar Rp 53,8 miliar. Lalu pada 2010 total kerugian sebesar Rp 78,5 miliar. Bukan hanya itu, perusahaan kertas di Padalarang ini berutang sekitar Rp 461 miliar.
Martoyo menjelaskan, kerugian ini karena tiga faktor. Pertama, tingginya biaya energi dibandingkan pesaing. Kedua, ketergantungan bahan baku wood pulp dengan kompetitor. Ketiga, efisiensi biaya yang belum optimal karena tingkat produksi baru mencapai 70% yang disebabkan oleh keterbatasan bahan baku.
Menanggapi permintaan itu, DPR belum memberikan restu. Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat beralasan, banyak perusahaan lain yang juga mengantre untuk minta kucuran dana. “Ada banyak PT yang ngantre seperti PT Garam, Koja dsb. Jadi saya tidak terlalu yakin kalau bapak akan mendapat dana Rp 440 miliar itu,” ujarnya.
Selain itu, anggota Komisi XI DPR lainnya, Memed Sosiawan mengatakan, penggunaan dana Rp 440 miliar itu harus jelas. “Saya belum tahu secara konkrit Rp 440 miliar ini untuk apa,” ujar Memed.
Namun, anggota Komisi XI Komarudin Syam mengingatkan, jika DPR tidak membantu Kertas Leces maka akan berujung pada penutupan. Pimpinan Komisi XI DPR Achsanul Qosasi berjanji mempertimbangkan permintaan itu. “Pasti akan dikucurkan, insyaalah,” kata Achsanul.
Sumber : kontan.co.id
Angket Pajak
Feb 17th
Terkait usulan angket pajak, kami menegaskan kembali bahwa kami bukan menghambat hak teman teman DPR. Partai Demokrat (PD) hanya ingin agar segala tibdakan konstitusi ini juga dilaksanakan dengan cara cara yang konstitusional. Kalaupun harus dijalankan, tentunya harus jelas. Angket Pajak ini dasarnya apa?, tujuannya apa?… Jika dasarnya hanya rumor yang berkembang, tentunya lembaga ini akan ditertawakan nantinya oleh masyarakat, seolah DPR ini hanya mencari cari panggung politik.
Testimonial Gayus Tambunan memang harus ditindaklanjuti. Gayus itu hanya operator dari mafia pajak, siapa yang memberi uang kepada Gayus itulah mafia pajak yang sebenarnya. Hanya saja kita tidak boleh menuduh atupun percaya 100% pada Gayus. Partai Demokrat (PD) akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk More >
TRANSFER PRICING
Feb 10th
Total subsidi APBN 2011 Rp.93 Triliun diperkirakan akan membengkak sebagai akibat dari lonjakan harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai angka 100U$/barrel. Pemerintah melalui Kementerian ESDM sampai saat ini belum mengambil keputusan terhadap langkah langkah yang seharusnya perlu diambil. Semestinya Kementerian ESDM segera mengambil sikap terhadap program penghematan. Kendaraan pribadi yang menyerap hampir Rp.28 Triliun dari subsidi yang ada harus segera dikurangi, karena telah menghabiskan 14 juta kiloliter dalam 1 tahun (2010). namun jika pembatasan subsidi hanya menghemat kurang dari Rp.5 Triliun, sebaiknya tidak perlu dijalankan, karena dampak ekonomisnya sangat kecil dan hampir tidak dapat dirasakan manfaatnya, sementara dampak politis tentunya akan sangat meluas dirasakan. Dan hal ini akan menjadi diskusi publik More >
GAJI PRESIDEN TIDAK PERLU NAIK
Feb 7th
Dalam APBN 2011 tidak diagendakan kenaikan gaji pejabat tinggi negara. Dalam konteks APBN, kemampuan negara dan income perkapita, gaji presiden dan pejabat negara saat ini masih memadai dan masih dalam taraf wajar, sehingga tidak perlu adanya kenaikan gaji.
Justru kita harus menaikan porsi belanja modal, karena saat ini belum berimbang antara belanja modal dan belanja pegawai. Secara bertahap harus diadakan penyesuaian, dimana belanja modal harus lebih tinggi daripada belanja pegawai, sehingga perputaran dana bisa lebih banyak yang akan berdampak pada lapangan kerja. Selain itu dalam RKP (Rapat Kerja Pemerintah) 2011 juga harus menitikberatkan pertumbuhan yang berkeadilan, dimana harus terjadi sinkronisasi antara kepentingan pusat dan daerah atau sebaliknya, Daerah yang harus lebih proaktif, karena Sumber Daya Alam (SDA) adanya di daerah dan menjadi kewenangan kepala daerah yang bersangkutan. Pemerintah Pusat hanya mendorong dari segi regulasi agar terjadi keseimbangan dan pemerataan pembangunan
Percuma kita tumbuh, tapi keadilan terabaikan. Ini harus menjadi perhatian kita bersama.
Wassalam, Achsanul Qosasi (Wakil Komisi XI DPR-RI – FPD Dapil Madura-Jatim)
PRESTASI DALAM GANGGUAN DAN BENCANA
Feb 7th
Indonesia sudah memasuki babak baru dalam kehidupan bernegara. SBY sebagai presiden pertama pilihan rakyat telah berhasil melewati sejumlah lintasa kritis dalam berdemokrasi. Kebebasan yang kadang cenderung ke”bablas”an telah membuat bangsa ini semakin mengerti dalam bersikap. Proses pembelajaran demokrasi yang diiringi juga oleh krisis ekonomi, bencana alam, dan juga warisan korupsi dapat kita lalui tanpa dampak yang berarti pada krisis sosial. Bagaimanapun, itu adalah keberhasilan…
Walaupun rakyat masih menuntut percepatan, tapi itu hanya terletak pada reformasi birokrasi yang sampai saat ini belum selesai. Pada saatnya nanti, negeri ini akan “bergeliat” dengan sejumlah kekuatan yang ada dan perubahan yang sudah hampir selesai.
Recovery ekonomi kita adalah yang terbaik setelah China, Brazil dan India. Kita saat ini sudah lepas dari cengkraman IMF. Proses demokrasi kita diapresiasi oleh dunia internasional. Minat investasi dari luar negeri meningkat tajam, nilai tukar dan inflasi terkendali, indeks korupsi semakin turun. Semua ini memang bukan pekerjaan mudah, karena dijalankan bersamaan dengan berbagai macam krisis dan juga bencana alam, termasuk juga gangguan politik yang menghambat kinerja SBY. Harapan rakyat memang tidak mungkin tercapai dengan sempurna, tapi proses ke arah itu sudah terlihat nyata, karena pekerjaan Pemerintahan SBY memang belum selesai.
Wassalam, Achsanil Qosasi (Wakil Komisi XI DPR-RI F-PD Dapil Madura-Jatim)
Menyongsong Gubernur BI
Jun 29th
Oleh Achsanul Qosasi
Posisi Gubernur Bank Indonesia (BI) sudah kosong sekitar setahun dan harus segera diisi secara definitif, bukan sekedar pelimpahan tugas (pejabat sementara). Prosesnya pun harus melalui uji kepatutan (fit and proper test) DPR RI. Yang menarik untuk kita soroti, haruskah kandidat Gubernur BI orang “dalam”? Dan lebih krusial lagi, mampukah uji kapatutan ini menghadirkan Gubernur BI yang mampu menjawab tantangan internal dan ekternal yang memang memerlukan tanggung jawab dan komitmen besar untuk sebuah agenda pembangunan ekonomi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat?
Seperti informasi yang telah tersebar luas, kandidat Gubernur BI yang diajukan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ke DPR RI itu tunggal (Darmin Nasution) dan dari dalam institusi BI. Sejumlah pihak yang tak sependapat menilai minus atas ketunggalannnya dengan dalih tiadanya alternatif, faith accomplished terhadap DPR dan karenanya tidak demokratis. Bisa kita maklumi penilaian itu. Namun, calon tunggal juga mengandung sejumlah nilai positif, yaitu – pertama – mencegah rivalitas yang justru berpotensi membangun More >