"Satukan lagi Kepedulian, Hidupkan lagi Kebersamaan, Tingkatkan Kedisiplinan, Bangsa ini sedang membutuhkannya"
Politik
DPR Nilai Pemangkasan Belanja Negara Realistis
Jul 14th
Jakarta – Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Achsanul Qosasi mengatakan, rencana Menteri Keuangan Agus Martowardojo memangkas anggaran belanja dari Rp 80 triliun menjadi Rp 30 triliun sangat realistis. “Sebagian besar yang dipangkas anggaran pembangunan fisik,” katanya saat dihubungi Tempo, Ahad 10 Juli 2011.
Menurut Qosasi pemangkasan anggaran pembangunan fisik tepat karena rencana tersebut diprediksi tidak akan bisa diselesaikan. “Tidak cukup waktu menjalankan rencana itu di sisa waktu tahun ini,” ujarnya. Qosasi menilai rencana pemangkasan ini sebetulnya tidak bagus. “Kalau tidak membangun pelayanan publik terganggu.”
Namun melihat sisa waktu tahun yang tinggal 5 bulan, pembangunan fisik yang baru dimulai tidak realistis. “Ini kecerdikan Manteri Agus,” katanya. Qosasi berharap usulan pembangunan fisik tidak mengandalkan pada anggaran di APBN Perubahan. “Harus di awal tahun,” ujarnya.
Anggota Dewan dari Partai Demokrat ini menilai pemangkasan ini tidak akan mengganggu rencana pemerintah dan Dewan yang bersepakat menekan laju inflasi pada angka 5,6 persen. “Pemangkasan tak bertolak belakang dengan penekanan inflasi,” ujarnya.
Sumber : tempointeraktif.com
Bapepam Segera Panggil Bakrie Life Lagi
Jul 12th
Jakarta
– Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terus mendesak PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life/BL) untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.
“Terkait masalah BL, hingga saat ini Bapepam masih terus memantau dan mendesak BL untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya,” ungkap Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata melalui pesan singkatnya kepada okezone, Selasa (12/7/2011).
Isa menambahkan Bapepam-LK akan memanggil manajemen BL agar senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban kepada para nasabah BL sendiri. Namun pihak Bapepam-LK tidak merinci kapan akan memanggil manajemen BL guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Pemanggilan manajemen BL akan dilakukan pada saat yang tepat untuk menekankan kewajiban mereka mematuhi jadwal waktu pembayaran yang sebetulnya sudah mereka tentukan sendiri,”paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Perwakilan nasabah Diamond Investa PT Bakrie Life (DIBL) kembali menyerukan kepada perusahaan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo.
“Saya mewakili Nasabah Diamond Investa Bakrie Life (DI-BL) terus berdoa agar grup Bakrie bisa membayar cicilan pokok dan bunga nasabah DI-BL tepat waktu sesuai SKB (Surat Kesepakatan Bersama),” kata perwakilan nasabah DI-BL, Yoseph, dalam pesan singkatnya kepada okezone,beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, para nasabah meminta untuk cicilan pokok September 2010 yang bersisa 45 persen, Desember 2010, dan Maret 2011 senilai total sekira Rp48 miliar segera dibayarkan.
“Mengingat jatuh tempo cicilan pokok untuk Juni 2011 akan segera tiba. Nasabah juga minta tolong kepada Komisi XI DPR RI (Achsanul Qosasi), Bapepam-LK (Nurhaida, Isa dan tim) untuk terus menekan dan mengawasi Grup Bakrie supaya patuh kepada SKB,” tegasnya.
Diketahui, pembayaran cicilan pokok September 2010 tercatat sebesar 55 persen dan bunga Maret, April, Mei 2011 sudah diterima oleh nasabah per 3 Juni 2011. Untuk sisa cicilan pokok September 3010 (45) persen), Desember 2010 dan Maret 2011 belum dapat dibayarkan oleh Bakrie Life. (oke/rud)
PD: Menteri Harus Benahi Kinerja, Jangan Permalukan SBY
Jul 12th
Jakarta – Partai Demokrat sebagai partai penguasa mengimbau semua menteri untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil buruk 50 persen kementerian belakangan ini harus dijadikan evaluasi total untuk meningkatkan kinerja pemerintah.
“Yang pasti memang hasil evaluasi UKP4 menunjukkan 50 persen menteri tidak bekerja optimal, dan itu tidak dibantah para menteri. Jadi para menteri harus dievaluasi terus kinerjanya supaya giat bekerja dalam enam bulan ke depan,” ujar Wakil Ketau Komisi XI DPR dari PD, Achsanul Qosasi.
Hal ini disampaikan Achsanul kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/7/2011).
Achsanul menuturkan, setiap permasalahan harus ditangani secara optimal oleh menteri sehingga tidak selalu presiden yang disudutkan karena kinerja menteri yang tidak maksimal.
“Jangan sampai permasalahan itu larinya kepada Presiden sementara penyebabnya ketidakmampuan menteri-menteri itu. Jadi para menteri harus bekerja maksimal tak boleh mempermalukan SBY,” paparnya.
Karena itu menteri harus menyelesaikan semua perintah Presiden SBY secara tepat sehingga kesejahteraan rakyat yang didorong pemerintahan dapat terealisasi.
“Jangan sampai Pak Presiden yang sudah memberikan target pelayanan kepada rakyat namun menterinya nggak jalan. Memang bagus ada laporan UKP4 sehingga presiden jadi tahu betul,” terangnya.
Namun Achsanul tak berani berspekulasi soal dorongan reshuffle kabinet. “Hasil evaluasi UKP4 kan tidak dikaitkan dengan reshuffle. Evaluasi kerja saja, namun kalau mau di-reshuffle itu hak prerogatif presiden,”tandasnya.(*/rud)
Sumber : detik.com
DPR Kecewa Lambannya Kasus Asian Agri
Jul 8th
Jakarta – Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Achsanul Qosasi, menyesalkan berlarut-larutnya penyelesaian kasus penggelapan pajak Asian Agri. Hal ini dia ungkapkan berkaitan dengan akan dibentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan.
Achsanul mengatakan jangan sampai nanti penyelesaian kasus-kasus kejahatan di jasa keuangan mengulang cara-cara penyelesaian kasus penggelapan Asian Agri karena dilakukan oleh dua lembaga yang terpisah, Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan Agung. “Jangan sampai seperti kasus Asian Agri yang bolak-balik,” katanya.
Sementara dalam persidangan kasus penggelapan pajak dengan terdakwa Suwir Laut masih menemui jalan berliku. Dalam persidangan pekan lalu, majelis hakim menolak saksi ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
“Hakim menganggap saksi ahli yang kami ajukan masih berasal dari penyidik Direktorat Jenderal Pajak,” kata Jaksa Arief Indra saat dihubungi Tempo, Selasa 5 Juli 2011. Akibatnya, hakim mengusir saksi yang diajukan jaksa tersebut. Padahal, kata Arief, pihak yang paling paham dan tahu tentang masalah pajak adalah orang dari Direktorat Jenderal Pajak.
Hakim, kata Arief, kemudian meminta jaksa untuk mengajukan saksi dari lembaga independen seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, Arief masih tidak mengetahui apakah pihak BPKP diminta untuk menghitung ulang kerugian negara akibat penggelapan oleh Asian Agri.
Persidangan akan dilanjutkan kembali hari Kamis nanti, 7 Juli 2011. Semula persidangan kasus Asian Agri ini dilakukan dua kali seminggu, yaitu hari Selasa dan Kamis, untuk mempercepat persidangan. Namun, belakangan sidang hanya dilakukan sekali seminggu.
Terdakwa Suwir Laut, mantan Manajer Pajak Asian Agri, kini sudah keluar dari tahanan karena melebihi masa penahanannya. “Tapi, persidangannya tetap berjalan,” katanya. (rud)
Rebutan Dewan Komisioner, Pemerintah-DPR Bahas RUU OJK
Jun 30th
Jakarta – Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) tampaknya mulai menemui titik terang meski ada masalah dalam hal susunan Dewan Komisioner.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi mengatakan, perkembangan terakhir pembahasan RUU OJK masih terhambat dalam hal susunan Dewan Komisioner. “Baru nanti malam (RUU OJK) akan kami bahas. Masalahnya masih sama seperti kondisi terakhir, yaitu soal susunan Dewan Komisioner,” tuturnya kepada INILAH.COM, Kamis, (30/6).
Pembahasan RUU-OJK yang direncanakan rampung 10 Juni kemarin tampaknya akan menemui titik terang. Pasalnya, ujar Achsanul, pembahasan RUU OJK hari ini harus More >
Langgar UU Penyiaran, Direksi dan Komisaris PT EMTK Bisa Dipidana
Jun 30th
Jakarta – Direksi dan jajaran Komisaris PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (PT EMTK) bisa dipidana karena ngotot mengakuisisi PT Indosiar Karya Mandiri, Tbk.
“Tindakan itu sudah jelas melanggar UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan bisa dipidana baik pemilik maupun pengelola PT EMTK,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasih kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/6).
Menurut Achsanul, yang melakukan pelanggaran dalam hal ini, bukan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Namun, pemilik PT EMTK, karena nekad melanggar UU Penyiaran. “Yang melanggar itu, ya pemiliknya, bukan Bapepam-LK,” tambahnya.
Lebih jauh kata politisi Partai Demokrat itu, setiap aktivitas perusahaan akan tunduk kepada sejumlah UU. Artinya, selain UU Perseroan, mereka juga More >
DPR Dorong Pensiun Dini PNS
Jun 29th
Sumber : jpnn
Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi mendorong pemerintah untuk segera melakukan pensiun dini terhadap para pegawai negeri sipil (PNS) terutama yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Pasalnya, banyak uang negara yang keluar demi hanya membayar gaji PNS.
“Banyak uang negara yang sudah keluar untuk PNS. Ke depannya negeri ini perlu banyak penghematan. Maka perlu adanya pensiun dini bagi PNS terutama untuk yang tidak bisa mengikuti persaingan kerja dan pendidikan,” kata Achsanul kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, kemarin (28/6).
Menurut Achsanul, langkah mempensiunkan dini bagi PNS itu lebih baik dibanding beban anggaran pemerintah terus bertambah. “Lebih baik kita saat ini keluar duit More >
Pembentukan Provinsi Madura Perlu Dikaji Mendalam
Jun 24th
Jakarta – Achsanul Qosasi Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Madura mengatakan, masyarakat Madura perlu memikirkan dan mengkaji secara mendalam persiapan jangka panjang mengenai pembentukan provinsi baru.
Ini disampaikan Achsanul dalam program Karimata Pagi, Jumat (24/6/2011), menanggapi adanya sebagian masyarakat Madura yang menginginkan Madura menjadi sebuah provinsi sekaligus respon SBY soal usulan 33 provinsi baru dari 178 proposal pembentukan provinsi baru dan kabupaten kota.
Menurutnya, banyak yang perlu dipikirkan masyarakat Madura, diantaranya, infrastruktur, SDM dan More >
Achsanul: Kemungkinan Pertemuan SBY dengan Blatter Diselipkan
Jun 13th
Jakarta – Politikus Demokrat sekaligus calon ketua umum PSSI, Achsanul Qosasi, memastikan bahwa dalam agenda kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri Sidang Umum Organisasi Buruh Sedunia (ILO) di Geneva, Swiss, 13-15 Juni 2011, tidak ada jadwal Presiden SBY bertemu Presiden FIFA Sepp Blatter.
“Belum ada agenda itu sampai saat ini,” kata Achsanul saat dihubungi, Minggu 12 Juni 2011. Wakil Ketua Komisi XI DPR yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, More >
DPR Segera Surati BPK Soal Newmont
Jun 9th
Jakarta – Komisi XI DPR enggan berdebat lebih jauh dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait pembelian tujuh persen saham Newmont Nusa Tenggara. Kendati demikian, Komisi Keuangan dan Perbankan ini akan mengajukan surat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap keputusan pembelian saham tersebut.
“Biarlah pemerintah berjalan dengan caranya sendiri. DPR juga akan berjalan dengan caranya sendiri yakni dengan mengirim surat kepada BPK untuk melakukan audit. Itulah kewenangan DPR,” kata Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi, Rabu (8/6).
Sebelumnya, DPR mendesak Agus agar mengajukan surat permohonan restu ke DPR terkait penggunaan dana More >