"Satukan lagi Kepedulian, Hidupkan lagi Kebersamaan, Tingkatkan Kedisiplinan, Bangsa ini sedang membutuhkannya"
co_admin_daerah
This user hasn't shared any biographical information
Posts by co_admin_daerah
RUU OJK Mandek, Pemerintah dan DPR Cari Titik Timu
Jul 15th
Jakarta – Anggota DPR Komisi XI, Achsanul Qosasi menyatakan, pemerintah dan DPR masih membicarakan mengenai formasi dewan komisioner dalam OJK nantinya. DPR masih kukuh dengan komposisi dewan komisioner yang berasal dua dari DPR, lima independen, dan dua dari pemerintah.
Sementara pemerintah mengusulkan dewan komisoner terdiri dari dua ex-officio dan tujuh anggota dari pemerintah. “Kedua opsi tersebut cukup baik, yang jelas harus ada titik temunya,” katanya di Jakarta, Kamis (14/7).
Sementara anggota Pansus RUU OJK lainnya Harry Azhar Azis menyatakan, dewan komisioner nantinya memiliki satu ketua yang membidani soal kelembagaan dan pengadilan internasional. Wakil ketua yang membidani soal tata laksana internal.
Selain itu, terdapat komisioner yang mengurusi bidang perbankan, pasar modal, IKMB, dan lembaga keuangan lain. OJK pun dilengkapi dengan komite audit dan etika. “Selain itu, anggota komisoner yang mengurusi perlindungan konsumen dan penegakan hukum,” tutur Harry.
Sejauh ini, pemerintah dan DPR telah sepakat melakukan fit and proper test dewan komisioner. Sebelumnya diusulkan, penunjukan calon dewan komisioner ditunjuk oleh pemerintah dan dikonfirmasi oleh DPR.
Konfirmasi dilakukan untuk menilai karakter dan rekam jejak dari calon komisioner. “Nah sekarang, kami sepakat calon komisioner ditunjuk tidak lewat konfirmasi namun melalui fit and proper oleh DPR,” katanya.
Pemerintah dan DPR juga telah menyepakati soal independensi OJK. Nantinya OJK akan mandiri dalam dua hal secara struktural dan fungsional. “Mereka akan independen secara struktural seperti Kejaksaan Agung dan mandiri secara fungsional seperti MK, BI, dan KPK,” kata Achsanul.
OJK dapat melakukan penyidikan, namun mereka tidak dapat melakukan penuntutan. (*/rud)
republika.co.id
Suntikan Dana Triliunan ke BUMN Belum Direstui Komisi XI DPR
Jul 14th
Jakarta – Komisi XI DPR belum menyetujui suntikan PMN (Penyertaan Modal Negara) kepada BUMN-BUMN. Meskipun PMN tersebut disepakati yang disetujui Pemerintah dan Komisi VI DPR.
Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi dalam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2011).
“Hari ini jadi belum ada kesimpulan dulu ya, kita hanya ingin mendengarkan pendahuluan dari Kementerian BUMN. Kita belum setuju untuk PMN yang kemarin,” katanya.
Achsanul menyampaikan akan memanggil perusahaan-perusahaan terkait yang rencananya akan diberikan PMN. Perusahaan tersebut, diantaranya PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad dan Antara. Sementara yang melalui PPA adalah PAL, IKI, Dok Koja Bahari, Kertas Leces, BP, PPA, Perikanan Nusantara.
“Kemarin kita sudah memanggil Kertas Lecces, yang lainnya akan kita panggil bersama dengan Menteri Keuangan,” tambah Achsanul.
Di tempat yang sama, anggota Komisi XI DPR RI yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat, Linda Megawati mengatakan supaya usulan untuk PMN tersebut perlu direview ulang.
“Apakah yakin bisa sehat (setelah diberi PMN)? Kalau tidak, demi menjaga corporate BUMN, mungkin bisa direview ulang,” tambah Linda.
Selain itu, ada juga yang mempertanyakan apakah BUMN yang diberikan PMN akan menjadi sembuh. Mengingat banyak beberapa BUMN yang ‘tuman’ diberi PMN namun kinerjanya belum terangkat.
“Bantuan PMN yang akan diberikan ini tidak hanya untuk pendanaan BUMN. Tapi pasti akan dengan penguatan manajemen dan pengawasan operasional,” ucap Menteri BUMN, Mustafa Abubakar di tempat yang sama.
Dirinya mengakui, di masa lalu masih ada beberapa kelemahan pada BUMN-BUMN yang ada. “Mungkin di masa lalu ada beberapa kelemahan, jadi ada beberapa kali PMN, bisa juga karena tidak cukup. Tapi kalo memang lemah kita akan kuatkan,” janjinya.
Sebelumnya Menteri BUMN dan Komisi VI DPR menyetujui PMN kepada beberapa perusahaan plat merah tahun anggaran 2012. Pemerintah membagi tiga bentuk skema PMN yakni dengan dana segar APBN sebesar Rp 7,8 triliun, Konversi RDI/SLA sebesar Rp 8,743 triliun dan Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) sebesar Rp 45,7 triliun.(dtc/rud)
Sumber : detik.com
DPR Nilai Pemangkasan Belanja Negara Realistis
Jul 14th
Jakarta – Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Achsanul Qosasi mengatakan, rencana Menteri Keuangan Agus Martowardojo memangkas anggaran belanja dari Rp 80 triliun menjadi Rp 30 triliun sangat realistis. “Sebagian besar yang dipangkas anggaran pembangunan fisik,” katanya saat dihubungi Tempo, Ahad 10 Juli 2011.
Menurut Qosasi pemangkasan anggaran pembangunan fisik tepat karena rencana tersebut diprediksi tidak akan bisa diselesaikan. “Tidak cukup waktu menjalankan rencana itu di sisa waktu tahun ini,” ujarnya. Qosasi menilai rencana pemangkasan ini sebetulnya tidak bagus. “Kalau tidak membangun pelayanan publik terganggu.”
Namun melihat sisa waktu tahun yang tinggal 5 bulan, pembangunan fisik yang baru dimulai tidak realistis. “Ini kecerdikan Manteri Agus,” katanya. Qosasi berharap usulan pembangunan fisik tidak mengandalkan pada anggaran di APBN Perubahan. “Harus di awal tahun,” ujarnya.
Anggota Dewan dari Partai Demokrat ini menilai pemangkasan ini tidak akan mengganggu rencana pemerintah dan Dewan yang bersepakat menekan laju inflasi pada angka 5,6 persen. “Pemangkasan tak bertolak belakang dengan penekanan inflasi,” ujarnya.
Sumber : tempointeraktif.com
Bapepam Segera Panggil Bakrie Life Lagi
Jul 12th
Jakarta
– Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terus mendesak PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life/BL) untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.
“Terkait masalah BL, hingga saat ini Bapepam masih terus memantau dan mendesak BL untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya,” ungkap Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata melalui pesan singkatnya kepada okezone, Selasa (12/7/2011).
Isa menambahkan Bapepam-LK akan memanggil manajemen BL agar senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban kepada para nasabah BL sendiri. Namun pihak Bapepam-LK tidak merinci kapan akan memanggil manajemen BL guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Pemanggilan manajemen BL akan dilakukan pada saat yang tepat untuk menekankan kewajiban mereka mematuhi jadwal waktu pembayaran yang sebetulnya sudah mereka tentukan sendiri,”paparnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Perwakilan nasabah Diamond Investa PT Bakrie Life (DIBL) kembali menyerukan kepada perusahaan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo.
“Saya mewakili Nasabah Diamond Investa Bakrie Life (DI-BL) terus berdoa agar grup Bakrie bisa membayar cicilan pokok dan bunga nasabah DI-BL tepat waktu sesuai SKB (Surat Kesepakatan Bersama),” kata perwakilan nasabah DI-BL, Yoseph, dalam pesan singkatnya kepada okezone,beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, para nasabah meminta untuk cicilan pokok September 2010 yang bersisa 45 persen, Desember 2010, dan Maret 2011 senilai total sekira Rp48 miliar segera dibayarkan.
“Mengingat jatuh tempo cicilan pokok untuk Juni 2011 akan segera tiba. Nasabah juga minta tolong kepada Komisi XI DPR RI (Achsanul Qosasi), Bapepam-LK (Nurhaida, Isa dan tim) untuk terus menekan dan mengawasi Grup Bakrie supaya patuh kepada SKB,” tegasnya.
Diketahui, pembayaran cicilan pokok September 2010 tercatat sebesar 55 persen dan bunga Maret, April, Mei 2011 sudah diterima oleh nasabah per 3 Juni 2011. Untuk sisa cicilan pokok September 3010 (45) persen), Desember 2010 dan Maret 2011 belum dapat dibayarkan oleh Bakrie Life. (oke/rud)
Pemangkasan Anggaran Belanja dinilai tepat
Jul 12th
Jakarta - Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Achsanul Qosasi mengatakan, rencana Menteri Keuangan Agus Martowardojo memangkas anggaran belanja dari Rp 80 triliun menjadi Rp 30 triliun, sangat realistis.
Qosasi saat dihubungi Minggu (10/7) menilai, pemangkasan anggaran pembangunan fisik tersebut tepat karena rencana tersebut diprediksi tidak akan bisa diselesaikan. Meskipun sebelumnya pihaknya menilai rencana pemangkasan ini tidak bagus, karena akan mengganggu pelayan publik. Lebih lanjut Qosasi juga berpendapat, pemangkasan ini tidak akan mengganggu rencana pemerintah dan Dewan seiring kesepakatan menekan laju inflasi pada angka 5,6 persen. [tempo/dev]
PD: Menteri Harus Benahi Kinerja, Jangan Permalukan SBY
Jul 12th
Jakarta – Partai Demokrat sebagai partai penguasa mengimbau semua menteri untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil buruk 50 persen kementerian belakangan ini harus dijadikan evaluasi total untuk meningkatkan kinerja pemerintah.
“Yang pasti memang hasil evaluasi UKP4 menunjukkan 50 persen menteri tidak bekerja optimal, dan itu tidak dibantah para menteri. Jadi para menteri harus dievaluasi terus kinerjanya supaya giat bekerja dalam enam bulan ke depan,” ujar Wakil Ketau Komisi XI DPR dari PD, Achsanul Qosasi.
Hal ini disampaikan Achsanul kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/7/2011).
Achsanul menuturkan, setiap permasalahan harus ditangani secara optimal oleh menteri sehingga tidak selalu presiden yang disudutkan karena kinerja menteri yang tidak maksimal.
“Jangan sampai permasalahan itu larinya kepada Presiden sementara penyebabnya ketidakmampuan menteri-menteri itu. Jadi para menteri harus bekerja maksimal tak boleh mempermalukan SBY,” paparnya.
Karena itu menteri harus menyelesaikan semua perintah Presiden SBY secara tepat sehingga kesejahteraan rakyat yang didorong pemerintahan dapat terealisasi.
“Jangan sampai Pak Presiden yang sudah memberikan target pelayanan kepada rakyat namun menterinya nggak jalan. Memang bagus ada laporan UKP4 sehingga presiden jadi tahu betul,” terangnya.
Namun Achsanul tak berani berspekulasi soal dorongan reshuffle kabinet. “Hasil evaluasi UKP4 kan tidak dikaitkan dengan reshuffle. Evaluasi kerja saja, namun kalau mau di-reshuffle itu hak prerogatif presiden,”tandasnya.(*/rud)
Sumber : detik.com
Pembahasan RUU OJK Berakhir Deadlock
Jul 12th
Agus Martowardojo. TEMPO/ Amston Probel
Jakarta – Rapat antara Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Keuangan yang berakhir Senin 11 Juli 2011 pukul 22.10 malam berakhir tanpa keputusan. Kedua lembaga gagal mencapai kata sepakat soal komposisi anggota dewan komisioner OJK.
DPR menawarkan komposisi 2 – 5 – 2, yaitu dua ex officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, lima komisioner melalui uji kelayakan di DPR, untuk posisi lima komisioner ini, presiden mengajukan minimal 10 calon untuk menjalani uji kelayakan di DPR, dan dua komisioner melalui pemilihan DPR.
Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Agus Martowardojo berkeras dengan susunan 2 – 7, yaitu dua ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dan tujuh melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Presiden mengusulkan minimum 14 orang untuk tujuh komisioner yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Pemerintah tak sepakar dengan dua komisioner yang mewakili unsur DPR. “Karena pemerintah berpandangan ini lembaga eksekutif,” kata Agus Marto.
“Alot lagi…” kata Wakil Ketua Komisi Keuangan Achsanul Qosasi yang sempat keluar dari ruang pimpinan untuk menerima telepon. Tidak cuma Achsanul yang terlihat dongkol, anggota Komisi Keuangan lainnnya, Mustafa Assegaf juga lebih memilih keluar ruangan dan meninggalkan gedung DPR. “Kalau begini-begini terus ya kembali lagi,” kata anggota DPR dari Fraksi PPP ini saat menyapa salah seorang staf dari Kementerian Keuangan.
Dari pantauan Tempo, di ruang pimpinan komisi terlihat ada Wakil Ketua Komisi Keuangan Harry Azhar Azis, Ketua Pansus RUU OJK Nusron Wahid dan Achsanul Qosasi. Sebelumnya anggota dari Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanty lebih memilih keluar dari ruangan. Dia mengatakan antara pemerintah dan DPR masih terus melakukan negosiasi.
IQBAL MUHTAROM | ERWINDAR
Rapat antara Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Keuangan yang berakhir Senin 11 Juli 2011 pukul 22.10 malam berakhir tanpa keputusan. Kedua lembaga gagal mencapai kata sepakat soal komposisi anggota dewan komisioner OJK.
DPR menawarkan komposisi 2 – 5 – 2, yaitu dua ex officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, lima komisioner melalui uji kelayakan di DPR, untuk posisi lima komisioner ini, presiden mengajukan minimal 10 calon untuk menjalani uji kelayakan di DPR, dan dua komisioner melalui pemilihan DPR.
Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Agus Martowardojo berkeras dengan susunan 2 – 7, yaitu dua ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dan tujuh melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Presiden mengusulkan minimum 14 orang untuk tujuh komisioner yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Pemerintah tak sepakar dengan dua komisioner yang mewakili unsur DPR. “Karena pemerintah berpandangan ini lembaga eksekutif,” kata Agus Marto.
“Alot lagi…” kata Wakil Ketua Komisi Keuangan Achsanul Qosasi yang sempat keluar dari ruang pimpinan untuk menerima telepon. Tidak cuma Achsanul yang terlihat dongkol, anggota Komisi Keuangan lainnnya, Mustafa Assegaf juga lebih memilih keluar ruangan dan meninggalkan gedung DPR. “Kalau begini-begini terus ya kembali lagi,” kata anggota DPR dari Fraksi PPP ini saat menyapa salah seorang staf dari Kementerian Keuangan.
Dari pantauan Tempo, di ruang pimpinan komisi terlihat ada Wakil Ketua Komisi Keuangan Harry Azhar Azis, Ketua Pansus RUU OJK Nusron Wahid dan Achsanul Qosasi. Sebelumnya anggota dari Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanty lebih memilih keluar dari ruangan. Dia mengatakan antara pemerintah dan DPR masih terus melakukan negosiasi. (*/rud)
Sumber : tempointeraktif.com
Pendukung Achsanul Qosasi Pasang Spanduk
Jul 9th
Surakarta – Menjelang penyelenggaraan Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pada 9 Juli 2011 di Solo, sejumlah kandidat mulai memasang spanduk di sekitar lokasi Kongres di The Sunan Hotel, Jumat, 8 Juli 2011.
Berdasarkan pantauan Setidaknya ada tiga kandidat yang sudah memasang spanduk. Yaitu Achsanul Qosasi, Erwin Aksa, dan Robertus Indratno.
Dalam spanduknya, Achsanul menyatakan sepak bola merupakan alat pemersatu bangsa. Prestasi sepak bola Indonesia sebagai wujud bakti kepada negeri.
Sementara spanduk yang memuat foto Erwin Aksa berupa ucapan selamat datang dari pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia daerah, dimana Erwin menjabat Ketua Umum. Selain ucapan selamat datang, juga ditambahi kata-kata: Sukseskan Kongres PSSI.
Sedangkan Robertus Indratno terang-terangan meminta dukungan dan doa restu untuk maju sebagai Ketua Umum PSSI periode 2011-2015. Dia menjanjikan Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2018.
Juru bicara Solo Paragon Hotel and Residences, Ira Oktarini, mengatakan hingga kini belum ada tamu hotel dari PSSI yang check in. “Harusnya hari ini,” katanya kepada Tempo, Jumat, 8 Juli 2011.
Sebelumnya, Anggota Komite Normalisasi Hadi Rudyatmo mengatakan seluruh kandidat ketua umum, wakil ketua umum, dan anggot komite eksekutif akan menginap di Solo Paragon. “Total ada 65 kandidat, di mana 18 orang maju sebagai calon ketua umum,” ucapnya. (tem/rud)
Bursa Ketum Mengerucut pada Dua “A”
Jul 9th
Jakarta – Bursa pemilihan ketua umum PSSI semakin mengerucut pada dua nama, yakni Achsanul Qosasi dan Agusman Effendi. Keduanya menjadi calon kuat yang berpeluang menang pada Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI hari ini. Kedua kandidat ini diperkirakan telah menyedot dukungan hampir setengah dari 100 pemilik suara.
Prediksi ini berdasarkan klaim tim sukses dari masing-masing calon hingga sehari menjelang KLB PSSI digelar di The Sunan Hotel, Solo.
Tim sukses Achsanul Qosasi, Alief Syachfiar mengklaim sudah meraih lebih dari separuh total peserta KLB PSSI yakni 53 suara. Rinciannya 27 suara yang sudah didapat sebelum Kongres PSSI digelar di Jakarta, 20 Mei lalu, 18 dari pendukung George Toisutta dan 7 klub Jatim.
“Kondisi pendukung kami masih solid dan akan bertambah. Kami sudah siap menghadapi pertarungan,” kata Alief.
Kendati demikian, Alief tidak memungkiri suara tersebut bisa saja menciut. “Kemungkinan-kemungkinan itu ada. Tapi secara umum, kami memiliki basis dukungan yang cukup signifikan,” kata Alief.
Pemilik suara dari Persewar Waropen, Yesaya Buinei juga memprediksi pertarungan akan berlangsung sengit. Menurutnya, Achsanul dan Agusman merupakan dua nama yang akan bertarung secara ketat pada KLB PSSI
“Memang yang saya dengar seperti itu. Dua-duanya dapat dukungan besar. Bakal seru jika memang begitu,” ujar Yesaya, Jumat, 8 Juli. (*/rud)
• VIVAnews
Lima Calon Terkuat Ketua PSSI Versi Usman
Jul 9th
Surakarta – Sekretaris Umum Pengprov Papua, Usman Fakaubun, menyebutkan ada lima calon kandidat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang paling kuat dari 18 calon yang terdaftar. Kelima calon itu, menurut Usman, adalah Achsanul Qosasi, Djohar Arifin Husein, Agusman Effendi, Erwin Aksa, dan Yapto S. Soerjosoemarno.
“Itu menurut saya. Dalam kondisi seperti saat ini, kita (pemilik suara) harus melihat kondisi yang ada,” kata Usman, saat ditemui usai registrasi peserta di Hotel Sunan, Solo, Jumat 8 Juli 2011.
Usman menjelaskan kriteria yang menjadi alasannya menentukan lima nama itu. Achsanul mempunyai kans besar karena Bendahara PSSI itu cukup berpengalaman dan juga sosok yang menjembatani golongan senior dan junior.
Djohar, menurut Usman, tidak kalah berpengalaman karena dia merupakan mantan pemain sepak bola PSMS Medan, wasit nasional dan internasional, Sekretaris Jenderal KONI, dan juga bekas staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng.
Lebih jauh, Usman juga memberi penilaian terhadap Agusman yang tidak kalah berpengalaman. Di saat Nurdin Halid masuk penjara karena kasus hukum di tahun 2007, Agusman yang menggantikan peran Nurdin. Begitu pula dengan Yapto, menurutnya, soal pengalaman tidak kalah dibandingkan tiga calon yang sebelumnya ia sebutkan.
“Erwin Aksa, itu tokoh muda yang bisa menjadi kuda hitam,” kata Usman. Pengusaha muda asal Makasar itu pernah sukses menangani klub Indonesia Super League (ISL) PSM Makasar.
Namun, pengurus sepak bola asal Papua yang dulu merupakan pendukung George Toisutta dan Arifin Panigoro itu, mengaku sulit memastikan calon yang bakal mendudki kursi PSSI 1 periode 2011-2015. “Setelah Toisutta tidak bisa maju, sulit menebak siapa calon yang akan menang,” katanya. (*/rud)
Sumber : tempointeraktif.com