DPR Dorong Pensiun Dini PNS

“Banyak uang negara yang sudah keluar untuk PNS. Ke depannya negeri ini perlu banyak penghematan. Maka perlu adanya pensiun dini bagi PNS terutama untuk yang tidak bisa mengikuti persaingan kerja dan pendidikan,” kata Achsanul kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, kemarin (28/6).

 

Menurut Achsanul, langkah mempensiunkan dini bagi PNS itu lebih baik dibanding beban anggaran pemerintah terus bertambah. “Lebih baik kita saat ini keluar duit lebih banyak untuk memangkas jumlah PNS, dibanding nantinya beban negara makin bertambah,” ucapnya.

Ia pun tidak setuju dengan adanya pemangkasan PNS dikaitkan dengan HAM. Menurutnya, pensiun dini itu lebih baik dan bisa makin menciptakan peluang usaha. “Pensiun PNS itu kan bisa ratusan juta. Nah, dana pensiun itu saya yakin bisa makin menciptakan entrepeneur baru. Dan tentunya, pemerintah juga harus bisa melakukan pembinaan bagi para PNS yang dipensiunkannya itu untuk menciptakan peluang usaha,” tukasnya

Setelah PNS dipangkas, Achsanul pun meminta pemerintah mengevaluasi sistem rekruitmen PNS. Ia pun mengaku prihatin dengan banyaknya dugaan permainan dalam rekruitmen Calon PNS itu.

“Jangan sampai ada rekruitmen PNS berdasar rekomendasi atau membayar. Yang sekarang ini bahkan diperdagangkan. Proses rekruitmen harus berdasar satu konsultan yang profesional. Banyak PNS direkrut sebagai balas jasa tim sukses bupati dan sebagainya,” ujarnya.

Namun Achsanul kurang sepakat jika perekrutan PNS dihentikan. Alasannya masih dibutuhkan meski dalam jumlah yang lebih sedikit. “Sebenarnya tidak perlu moratorium tapi diperbaiki saja sistem rekrutmennya. Harus berdasarkan kebutuhan bukan berdasar yang lainnya. Rekrutmen perlu karena setiap tahun ada PNS yang pensiun, PNS masih diperlukan, hanya perlu diperbaiki mentalnya,” jelasnya.

Hal senada juga dijelaskan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie. Ia mengaku perbaikan sistem terutama adanya seleksi PNS tak efektif dan kerap salah sasaran. “Penataan ulang penempatan PNS sesuai dg kebutuhan dn kualifikasinya. Kalau tidak akan membahayakan APBN ke depan,” ujar Marzuki.

Marzuki menuturkan, penerimaan PNS kerap bermasalah. Hasil seleksi yang tidak maksimal ini membuat negara terus dibebani anggaran menggaji PNS. “Memang penerimaan PNS tahun lalu tidak berdasarkan perencanaan yang baik. Ada beberapa daerah yang sudah berlebihan PNS tapi masih diberikan formasi,” keluhnya.

Namun, Marzuki ternyata lebih setuju adanya moratorium perekrutan CPNS. “Tapi lebih baiknya,  untuk perbaikan sistem itu perlu moratorium penerimaan PNS. Semoga ini mewujudkan reformasi birokrasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Erry Riyana Hardjapamekas saat bertemu dengan Wakil Presiden Boediono menyatakan perlu adanya moratorium penerimaan CPNS dan pensiun dini PNS. Hal itu dikarenakan adanya jumlah PNS yang membengkak serta masih ditemukannya berbagai praktik penyimpangan dalam rekruitmen.

“Usul kongkretnya dihentikan untuk sementara paling lambat 6 bulan dan dalam 6 bulan itu kita kaji kebutuhan sesungguhnya, kemudian kita perbaiki juga sistemnya supaya tidak mengakibatkan kebocoran,” ucapnya Senin kemarin.

Ia menyatakan pemerintah perlu melakukan langkah-langkah agar tidak terlanjur mengangkat PNS terlalu banyak sehingga negara tidak mampu membiayainya. Erry pun mengungkapkan, dari data Kementerian Keuangan terungkap, sebanyak 60 persen (Rp 720 triliun) dari total APBN Rp 1.200 triliun tersedot untuk gaji PNS dan berbagai fasilitasnya. Sementara sisanya sebesar 40 persen sebagian disalurkan ke pembangunan sarana fisik. Bahkan salah satu kabupaten di Aceh 82 persen APBD-nya untuk menggaji PNS. (*/rud)