"Satukan lagi Kepedulian, Hidupkan lagi Kebersamaan, Tingkatkan Kedisiplinan, Bangsa ini sedang membutuhkannya"
Archive for May 11, 2011
Dirjen Bea Cukai Ditantang Selesaikan Kasus Impor BB Ilegal
May 11th
Agar Berikan Kepastian Hukum
Jakarta – DPR mendesak Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai (BC) Agung Kuswandono segera menuntaskan kasus impor BlackBerry (BB) ilegal. Langkah itu bisa memberikan kepastian hukum bagi eksportir maupun impotir.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi berharap, Dirjen Bea Cukai bisa memberi kepastian atas kasus BB ini yang terkesan tidak jelas penuntasannya.
“Kalau pejabat terdahulu, Pak Thomas More >
Merpati Diminta Bekukan Operasi MA60
May 11th
Merpati diminta meniru Qantas Airways, maskapai asal Australia.
Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Achsanul Qosasi, meminta 
maskapai Merpati Nusantar Airlines menghentikan sementara operasional pesawat MA60, jenis pesawat yang jatuh di perairan Papua Barat Sabtu lalu.
Merpati memiliki sekitar 13 unit pesawat jenis ini. Menurut Achsanul, Merpati harusnya meniru langkah maskapai asal Australia, Qantas Airways.
“Qantas saja begitu baling-balingnya jatuh, langsung semua More >
“Manajemen Merpati sebaiknya menghentikan semua penerbangan MA60..”
May 11th
Jakarta – Pesawat MA 60 buatan Cina yang jatuh di Kaimana, Papua Barat, perlu dievaluasi menyeluruh. Merpati diminta menghentikan penerbangan pesawat MA60.
“Menurut kami manajemen Merpati sebaiknya menghentikan semua penerbangan MA60. Qantas saja begitu baling-balingnya jatuh langsung dihentikan terbang, Merpati juga semestinya begitu demi keselamatan penumpang,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/5/2011).
Hal ini disampaikan Achsanul Qosasi saat mengutarakan usul sejumlah anggota Komisi XI DPR dalam raker dengan Merpati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/5/2011).
Selain itu, Achsanul mengatakan, sejumlah anggota mempertanyakan eksistensi Merpati. Merpati menurutnya More >
Komisi XI DPR Sinyalir 3 Kementerian ‘Mainkan’ Pengadaan Pesawat MA60
May 11th
Jakarta – Komisi XI DPR mensinyalir ada pelanggaran dalam pengadaan pesawat MA60 milik Merpati yang jatuh di Kaimana, Papua Barat. 3 Kementerian dinilai bertanggungjawab atas pengadaan pesawat tanpa sertifikat itu.
“Dari Rp 2,1 triliun dimana Rp 1,5 triliun digunakan untuk membeli pesawat MA60. Ini menjadi titik pangkal apakah sebelumnya ada kerjasama Indonesia dengan China. Memang tahun 2004 ada perjanjian dagang dengan China yang dimotori salah satu menteri pada saat itu. Merpati mau tidak mau menerima pesawat karena akibat dari perjanjian itu, padahal selain kita tidak ada yang mau memakai. Sudah empat kali pesawat ini jatuh,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/5/2011).
Achsanul menuturkan ada kejanggalan pengadaan pesawat MA60. Karena ada kerjasama yang dibangun pada tahun 2004 dengan Cina yang memaksa Merpati membeli pesawat MA60 buatan China itu. More >
DPR Minta Penjelasan Menkeu
May 11th
JAKARTA – Komisi VII DPR akan meminta penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo soal dugaan intervensi dalam keputusan pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.
“Kami akan minta penjelasan Menkeu soal ini,” kata anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha di Jakarta kemarin. Menurut dia, DPR mempunyai hak mengontrol seluruh uang negara termasuk yang akan digunakan untuk pembelian saham Newmont senilai USD246,8 juta. Dia menambahkan, sikap ini sesuai rekomendasi Komisi VII dan Komisi XI DPR sebelumnya, yakni menyerahkan sisa 7% saham ke daerah.
Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi.Dia mengatakan, Komisi XI akan meminta penjelasan pemerintah terkait pembelian saham tersebut. Dia menegaskan, sejauh ini pemerintah tidak melibatkan DPR dan tidak meminta persetujuan dalam keputusan tersebut. “Komisi XI akan memanggil Menteri Keuangan More >
Pola Anggaran DPR Harus Dibenahi
May 11th
JAKARTA – Banyaknya studi banding DPR ke luar negeri terjadi antara lain lantaran pola penyusunan anggaran yang lebih banyak berbasis asumsi, bukan program kerja.
Dengan logika seperti itu, setiap komisi selalu menerima anggaran terlebih dulu baru, kemudian menyusun program dan rencana kerja. Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi (Demokrat) mengakui,basis asumsi antara lain dilakukan dalam pembahasan anggaran legislasi termasuk di dalamnya studi banding ke luar negeri untuk penyusunan rancangan undang – undang. More >