Karya Tulis

1306001121274897542

Merindukan Nurdin Halid, Jiah…

Andai survei Indo Barometer yang menghebohkan tentang Presiden yang disukai masyarakat diterapkan pada kondisi PSSI sekarang, mungkin menarik juga hasilnya.

Ketika itu survei menghasilkan nama Soeharto melambung melebihi nama Soekarno, Megawati, Habibie, Abdurahman Wahid, termasuk Presiden berkuasa saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tapi survei itu pertanyaannya begini, lebih baik mana kondisi PSSI di bawah Nurdin Halid (NH) dengan kondisi PSSI sekarang ini. Dalam keadaan masyarakat yang kesal dengan Arifin Panigoro dan George Toisutta (AP-GT) dengan kelompok 78-nya, pastilah akan ada yang berpaling pada NH.

Lihat saja judul salah satu media Online malam ini: Tindakan kelompok 78 lebih memalukan  dibanding kubu NH.  Pernyataan itu disampaikan anggota Komite Normalisasi Hadi Rudyatmo. Menurutnya, kelompok 78 pendukung GT-AP telah mempermalukan bangsa dan negara di hadapan masyarakat sepak bola dunia.  “Komite Normalisasi tidak sanggup menormalkan mereka,” kata Rudy.

Ngototnya kubu AP-GT yang dilarang tampil mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PSSI oleh FIFA melalui Komite Normalisasi bukan saja menghambat munculnya pimpinan PSSI yang lebih netral, tapi membuat kubu NH menjadi percaya diri.

Salah satu calon Ketua Umum PSSI  Achsanul Qosasi, misalnya, dengan bangga mengaku sebagai orang lamanya Nurdin Halid. ”Namun, para anggota komite eksekutif nanti adalah orang-orang baru yang dipilih oleh anggota. Jadi, dengan gabungan orang-orang baru dan saya sebagai orang lama yang bisa belajar dari pengalaman lalu, saya yakin PSSI bisa berubah ke arah yang lebih baik,” janji Achsanul seraya menceritakan pengalamannya menggeluti sepakbola bersama NH.

Ia juga berjanji akan mengakomodir Liga Primer Indonesia (LPI) jika nantinya terpilih sebagai ketua umum PSSI 2011-2015. LPI sendiri indentik dengan AP.

Kadir Halid, adik NH juga sempat bersuara lantang. Ia dengan tegas akan mendukung pasangan calon ketum dan waketum PSSI, Agusman Efendy dan Erwin Aksa pada pemilihan di Kongres PSSI di Hotel Sultan, Jakarta.

Begitulah. Kongres PSSI di Hotel Sultan Jumat (20/5) malam itu ternyata mengalami kebuntuan. Jika akhirnya FIFA memutuskan memberi sanksi kepada PSSI tak boleh tampil di laga internasional—termasuk SEA Games 2012 di Jakarta dan Palembang–maka kelompok 78 dengan AP-GT di belakangnya akan dianggap sebagai biang kerok.

***

Sebenarnya sangat bisa dipahami mengapa AP-GT ngotot tampil. Mereka merasa sudah punya konsep bagus membangun sepak bola Indonesia, mereka juga sudah membuktikan bisa menggelar LPI yang tentu dengan modal yang tak sedikit.

Kelompok 78 adalah kubu yang memegang alasan ini. Hanya saja sebagian besar anggota kelompok ini sebelumnya juga menjadi anggota rezim dan merasakan nikmatnya bersama kepemimpinan NH.  Jadi sesungguhnya, cara-cara Nurdin Halid memperoleh dan mempertahankan kekuasaan  sedikit banyak ditiru kelompok 78.

SMS berantai di kalangan wartawan PSSI terkait gizi para calon Ketua Umum PSSI memberi sedikit gambaran bahwa tak ada yang bisa mengimbangi gizi dari AP-GT.

Nurdin Halid dalam sebuah kesempatan justru menyalahkan FIFA yang dianggap menciptakan masalah baru dengan mencekal namanya, termasuk AP-GT dan Nirwan Bakrie. Ia tak mau menyalahkan AP-GT yang notabene menjadi musuh utama saat berkuasa.

Seperti juga masyarakat yang kecewa dengan kepemimpinan SBY lalu merindukan kembali bangkitnya Soeharto, kondisi awal saat itu juga dialami AP-GT. Masyarakat yang tadinya yakin AP-GT sebagai sosok yang baik, kini menganggap sami mawon.  Kondisi ini dikhawatirkan akan berimbas pada LPI yang sebelumnya dianggap sebagai tontonan alternatif.

NH sendiri tak mungkin muncul lagi karena juga dicekal FIFA. Namun paling tidak ia bisa tersenyum bahwa masyarakat sudah salah terlalu menyalahkannya. Bahkan mungkin saja ada yang merindukannya. Jiaaah, serem!.

Oleh : Wito Karyono (wartawan di salah satu media di Jakarta)

images

Pembelian Newmont tanpa Senayan

Satu per satu ketua fraksi partai politik pendukung pemerintah memasuki kantor Sekretariat Gabungan di Jalan Diponegoro 43, Menteng, Jakarta Pusat, Senin pekan lalu. Malam itu, Sekretariat, yang dipimpin politikus Partai Demokrat, Syarif Hasan, menggelar rapat dadakan dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk membahas keputusan pemerintah membeli tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.

Empat partai mengirim ketua fraksi. Fraksi Partai Demokrat diwakili Jafar Hafsah, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan oleh Hazrul Azwar, Fraksi Partai Amanat Nasional oleh Tjatur Sapto Edy, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa oleh Marwan Jakfar. Partai Keadilan Sejahtera mengutus sekretaris fraksi More >

215698_198628110176007_100000864578272_507596_7307923_n

RUU MATA UANG Jalan Buntu Negosiasi Rupiah

Oleh : Anne L. Handayani

UNTUK ketiga kalinya rapat menemui jalan buntu. Menteri Keuangan dan para anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat tak juga mencapai mufakat. Dalam rapat kerja pada Selasa dua pekan lalu itu, ada sejumlah perbedaan pandangan soal isi Rancangan Undang-Undang Mata Uang, yang rampung disusun Panitia Kerja DPR pada 17 Maret lalu.

Perbedaan itu pada intinya bermuara pada dua isu penting. Pertama, soal lamanya masa transisi menuju dilansirnya uang kertas baru yang bakal ikut ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Kedua, ihwal masuk-tidaknya urusan redenominasi atau perampingan angka nominal uang dalam draf RUU itu.

Gara-gara dua masalah ini, dua rapat sebelumnya pada 30 Maret dan 4 April lalu pun menemui deadlock. Para anggota Dewan meminta mata uang baru dikeluarkan More >

debt-collector

NON PERFORMING ASSET SALES

Non performing asset sales atau penjualan kredit macet perbankan kepada pihak lain harus diatur. Bank tidak bisa menjual kreditnya tanpa persetujuan nasabah, karena perjanjian kredit (PK)nya ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank yang bersangkutan dan bukan dengan pihak lain. Macetnya suatu kredit seringkali bukan semata mata kesalahan nasabah, tetapi juga bank berperan di dalamnya, dan masih banyak langkah langkah penyelesaian yang dapat diambil oleh pihak bank seperti misalnya :
1.Reconditioning (Perubahan Persyaratan)
2.Rescheduling (Penjadualan ulang)
3.Restucturing (perubahan struktur kredit)
4.Injection (Penambahan Plafond)
5.Dll

Langkah langkah tersebut harus dilakukan oleh pihak perbankan
dan merupakan kewajiban bank dalam membina nasabahnya. Tetapi terkadang pihak bank seringkali mengambil jalan pintas dengan eksekusi dan menyerahkan kepada pihak lain dengan cara penagihan secara premanisme, ditakut takuti, diancam, diganggu, diteror atau dengan cara cara lain yang membuat nasabah takut dan malu. Celakanya cara-cara ini banyak More >

News Update from Washington DC

RUU Akuntan Public (AP) adalah salah salah satu bagian dari reformasi keuangan Republik Indonesia yang ditargetkan selesai sebelum tahun 2012. Karena pada tahun 2012, Republik Indonesia akan bergabung dalam organisasi IFRS (International Financial Report Standard) yang berkiblat ke Negara USA/Inggris. Dalam RUU AP ini kami belum mengambil keputusan terhadap 3 hal, yaitu : More >

1416898347p

DANA TALANGAN: Kertas Leces minta kucuran dana Rp 440 miliar ke DPR

JAKARTA. PT Kertas Leces meminta kucuran modal dari pemerintah sebesar Rp 440 miliar. Permintaan ini lantaran perusahaan kertas tertua kedua ini sedang sekarat.

Permintaan ini disampaikan Direktur Utama Kertas Leces Martoyo Sugandi ke Komisi XI DPR. “Struktur keuangan kami saat ini tidak sehat. Direksi sedang membuat program dari rugi menjadi untung dengan membuat road map,” ujar Martoyo, Rabu (2/3).

Kertas Leces menderita kerugian sejak 2008 hingga 2010. Pada 2008 silam, perusahaan tekor Rp 49,4 miliar. Lalu, pada 2009, kerugian membengkak menjadi sekitar Rp 53,8 miliar. Lalu pada 2010 total kerugian sebesar Rp 78,5 miliar. Bukan hanya itu, perusahaan kertas di Padalarang ini berutang sekitar Rp 461 miliar.

Martoyo menjelaskan, kerugian ini karena tiga faktor. Pertama, tingginya biaya energi dibandingkan pesaing. Kedua, ketergantungan bahan baku wood pulp dengan kompetitor. Ketiga, efisiensi biaya yang belum optimal karena tingkat produksi baru mencapai 70% yang disebabkan oleh keterbatasan bahan baku.

Menanggapi permintaan itu, DPR belum memberikan restu. Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat beralasan, banyak perusahaan lain yang juga mengantre untuk minta kucuran dana. “Ada banyak PT yang ngantre seperti PT Garam, Koja dsb. Jadi saya tidak terlalu yakin kalau bapak akan mendapat dana Rp 440 miliar itu,” ujarnya.

Selain itu, anggota Komisi XI DPR lainnya, Memed Sosiawan mengatakan, penggunaan dana Rp 440 miliar itu harus jelas. “Saya belum tahu secara konkrit Rp 440 miliar ini untuk apa,” ujar Memed.

Namun, anggota Komisi XI Komarudin Syam mengingatkan, jika DPR tidak membantu Kertas Leces maka akan berujung pada penutupan. Pimpinan Komisi XI DPR Achsanul Qosasi berjanji mempertimbangkan permintaan itu. “Pasti akan dikucurkan, insyaalah,” kata Achsanul.

Sumber : kontan.co.id

Angket pajak

Angket Pajak

Terkait usulan angket pajak, kami menegaskan kembali bahwa kami bukan menghambat hak teman teman DPR. Partai Demokrat (PD) hanya ingin agar segala tibdakan konstitusi ini juga dilaksanakan dengan cara cara yang konstitusional. Kalaupun harus dijalankan, tentunya harus jelas. Angket Pajak ini dasarnya apa?, tujuannya apa?… Jika dasarnya hanya rumor yang berkembang, tentunya lembaga ini akan ditertawakan nantinya oleh masyarakat, seolah DPR ini hanya mencari cari panggung politik.

Testimonial Gayus Tambunan memang harus ditindaklanjuti. Gayus itu hanya operator dari mafia pajak, siapa yang memberi uang kepada Gayus itulah mafia pajak yang sebenarnya. Hanya saja kita tidak boleh menuduh atupun percaya 100% pada Gayus. Partai Demokrat (PD) akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk More >

Transfer-Pricing

TRANSFER PRICING

Total subsidi APBN 2011 Rp.93 Triliun diperkirakan akan membengkak sebagai akibat dari lonjakan harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai angka 100U$/barrel. Pemerintah melalui Kementerian ESDM sampai saat ini belum mengambil keputusan terhadap langkah langkah yang seharusnya perlu diambil. Semestinya Kementerian ESDM segera mengambil sikap terhadap program penghematan. Kendaraan pribadi yang menyerap hampir Rp.28 Triliun dari subsidi yang ada harus segera dikurangi, karena telah menghabiskan 14 juta kiloliter dalam 1 tahun (2010). namun jika pembatasan subsidi hanya menghemat kurang dari Rp.5 Triliun, sebaiknya tidak perlu dijalankan, karena dampak ekonomisnya sangat kecil dan hampir tidak dapat dirasakan manfaatnya, sementara dampak politis tentunya akan sangat meluas dirasakan. Dan hal ini akan menjadi diskusi publik More >

Gaji Presiden

GAJI PRESIDEN TIDAK PERLU NAIK

Dalam APBN 2011 tidak diagendakan kenaikan gaji pejabat tinggi negara. Dalam konteks APBN, kemampuan negara dan income perkapita, gaji presiden dan pejabat negara saat ini masih memadai dan masih dalam taraf wajar, sehingga tidak perlu adanya kenaikan gaji.

Justru kita harus menaikan porsi belanja modal, karena saat ini belum berimbang antara belanja modal dan belanja pegawai. Secara bertahap harus diadakan penyesuaian, dimana belanja modal harus lebih tinggi daripada belanja pegawai, sehingga perputaran dana bisa lebih banyak yang akan berdampak pada lapangan kerja. Selain itu dalam RKP (Rapat Kerja Pemerintah) 2011 juga harus menitikberatkan pertumbuhan yang berkeadilan, dimana harus terjadi sinkronisasi antara kepentingan pusat dan daerah atau sebaliknya, Daerah yang harus lebih proaktif, karena Sumber Daya Alam (SDA) adanya di daerah dan menjadi kewenangan kepala daerah yang bersangkutan. Pemerintah Pusat hanya mendorong dari segi regulasi agar terjadi keseimbangan dan pemerataan pembangunan

Percuma kita tumbuh, tapi keadilan terabaikan. Ini harus menjadi perhatian kita bersama.

Wassalam, Achsanul Qosasi (Wakil Komisi XI DPR-RI – FPD Dapil Madura-Jatim)

PRESTASI DALAM GANGGUAN DAN BENCANA

Indonesia sudah memasuki babak baru dalam kehidupan bernegara. SBY sebagai presiden pertama pilihan rakyat telah berhasil melewati sejumlah lintasa kritis dalam berdemokrasi. Kebebasan yang kadang cenderung ke”bablas”an telah membuat bangsa ini semakin mengerti dalam bersikap. Proses pembelajaran demokrasi yang diiringi juga oleh krisis ekonomi, bencana alam, dan juga warisan korupsi dapat kita lalui tanpa dampak yang berarti pada krisis sosial. Bagaimanapun, itu adalah keberhasilan…

Walaupun rakyat masih menuntut percepatan, tapi itu hanya terletak pada reformasi birokrasi yang sampai saat ini belum selesai. Pada saatnya nanti, negeri ini akan “bergeliat” dengan sejumlah kekuatan yang ada dan perubahan yang sudah hampir selesai.

Recovery ekonomi kita adalah yang terbaik setelah China, Brazil dan India. Kita saat ini sudah lepas dari cengkraman IMF. Proses demokrasi kita diapresiasi oleh dunia internasional. Minat investasi dari luar negeri meningkat tajam, nilai tukar dan inflasi terkendali, indeks korupsi semakin turun. Semua ini memang bukan pekerjaan mudah, karena dijalankan bersamaan dengan berbagai macam krisis dan juga bencana alam, termasuk juga gangguan politik yang menghambat kinerja SBY. Harapan rakyat memang tidak mungkin tercapai dengan sempurna, tapi proses ke arah itu sudah terlihat nyata, karena pekerjaan Pemerintahan SBY memang belum selesai.

Wassalam, Achsanil Qosasi (Wakil Komisi XI DPR-RI F-PD Dapil Madura-Jatim)