blog_img1

DPR Bakal Fokus Uji Nasionalisme Calon Anggota OJK

JPNN - JAKARTA

 


Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasih, menyatakan bahwa fokus komisi yang membidangi keuangan dan perbankan itu dalam memilih 7 dari 14 calon Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diajukan pemerintah adalah mengukur kadar nasionalisme masing-masing kandidat.

"Kalau dari sisi profesionalitas, ke-14 kandidat Komisioner OJK tidak perlu diragukan lagi karena jam terbangnya rata-rata sudah 20 tahun. Yang akan kita ukur nantinya adalah masalah "Merah-Putih" yang ada dalam diri masing-masing calon," kata Achsanul Kosasih, dalam diskusi bertema "Mampukah Dewan Komisioner OJK Lindungi Nasabah?" di press room DPR, Senayan Jakarta, Rabu (30/5).

 

Kadar ke-Indonesiaan yang dimiliki oleh masing-masing kandidat, lanjut Achsanul, diperlukan demi membangun OJK yang benar-benar berpihak untuk kepentingan nasional. Sebab menurut mantan Ketua Komisi XI itu, saat ini bank asing ada sudah sangat bebas beroperasi di negeri ini, termauk menghimpun dana rakyat Indonesia.
"Bahkan Komisi XI DPR menemukan praktek bank asing yang benar-benar telah mengelabui pemerintah Indonesia yang memboncengi modus investasi," ungkapnya.
Dia menceritakan sebuah perusahaan kontraktor dari Malaysia yang dengan bangganya mengaku memenangi sebuah tender pembangun jalan tol di Pulau Jawa yang nilai kontraknya triliunan rupiah. Parahnya, proyek itu diklaim sebagai investasi Malaysia di Indonesia.
"Setelah kita telusuri ternyata sumber pendanaannya berasal dari sejumlah bank asing yang beroperasi Indonesia yang notebene uangnya itu sesungguhnya berasal dari nasabah Indonesia. Jadi investasi yang mereka dengung-dengungkan itu dalam praktenya tidak ada karena mereka 100 persen menggunakan dana nasabah Indonesia yang dihimpun oleh bank asing itu," tegasnya.
Achsanul menyebut CIMB Bank, Bank Danamon, Permata Bank dan NISP Bank yang menghimpun dana masyarakat Indonesia namun dipakai untuk kepentingan kontraktor dari negaranya. Bahkan bukan tak mungkin dana dari masyarakat Indonesia dibawa ke luar negeri. "Itu sangat mungkin terjadi karena OJK kita memiliki banyak kelemahan," ujar dia.(fas/jpnn)
Sumber :http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=128974