blog_img1

Menyelamatkan UMKM, Menyelamatkan Ekonomi

Kuartal II ekonomi nasional 2020 menunjukkan kalau sektor pertanian dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus memberi harapan di tengah pandemi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dibanding Kuartal yang sama pada 2019, kontribusi pertanian naik menjadi 15,46 persen. Dibanding Kuartal I 2020, sektor pertanian tumbuh sebesar 16,24 persen.  

Sementara sektor industri, perdagangan, konstruksi dan pertambangan terus tumbuh negatif. Padahal, bersama sektor pertanian, keempat sektor ini menyumbang 65 persen perekonomian nasional. Sektor transportasi dan pergudangan terkontraksi 29,22 persen, industri 6,49 persen, perdagangan 6,71 persen, konstruksi 7,37 persen, dan pertambangan 3,75 persen.

Harapan penyelamatan ekonomi nasional berikutnya ada pada UMKM, jutaan usaha bermodal relatif kecil yang melibatkan dan menggerakkan ekonomi puluhan atau bahkan ratusan juta orang. Data BPS menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia saat ini adalah 64 jutaan. Jumlah tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia.

Ketika sebagian usaha-usaha berskala besar tiarap, gulung tikar, atau merengek-rengek kepada pemerintah pada krisis ekonomi 1998 dan 2008, UMKM dengan adaptabilitas yang mengagumkan bukan hanya bertahan, tetapi berkontribusi signifikan. Tak salah jika ekonom klasik Jerman, E. F. Schumacher, menyebut lembaga ekonomi rakyat ini sebagai Si Kecil Yang Indah—Small is Beautiful (2010).

Namun pandemi Covid-19 ini memang berbeda. Keberhasilan UMKM bertahan dan menyelamatkan ekonomi nasional dalam krisis 1998 dan 2008 sejauh ini belum tentu terulang sepenuhnya. Pandemi COVID-19 ternyata lebih dahsyat menghantam. Data yang pesimis konon menunjukkan 98 persen usaha mikro terdampak pandemi.

Dalam survei BPS 10-26 Juli 2020 terkait pandemi covid-19 ditemukan bahwa 84 persen usaha berskala kecil (UMK) dan 82 persen usaha menengah besar (UMB) mengalami penurunan pendapatan. Namun demikian, 59,8 persen UMK masih beroperasi, 24 persen melakukan pengurangan kapasitas, 10,1 persen  berhenti beroperasi, 5,4 persen bekerja dari rumah dan hanya 0,5 yang melebihi kapasitas. Sementara itu UMB yang masih beroperasi sekitar 49,4%, mengurangi kapasitas 28,8 persen, berhenti beroperasi 5 persen, bekerja dari rumah 16,3 persen dan juga hanya 0,5 persen yang melebihi kapasitas.

Dari segi pendapatan, hanya 13 persen UMK yang mengaku tetap dan 2 persen yang mengalami peningkatan. Sementara untuk UMB 14 persen menyatakan berpendapatan tetap dan 3 persen mengalami peningkatan. Karena tren kebutuhan, terutama faktor kesehatan dan kerja serta belajar dari rumah, lapangan usaha yang mengalami peningkatan adalah sektor industri dan perdagangan jamu-jamuan, masker, sepeda, serta internet. Sementara 92,47 pelaku usaha akomodasi, makanan, dan minuman justru terdampak dalam.

Data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) lebih pesimis. Ketika UMKM menyerap 97,02 tenaga kerja, sekitar 94,69 persen UMKM dinyatakan mengalami penurunan penjualan selama masa pandemi. Sementara itu, 72,02 persen UMKM diprediksi akan gulung tikar bulan November nanti.  

Ujian UMKM

Kita mulai dari krisis 1998. UMKM berhasil dan bertahan di tengah krisis keuangan di mana nilai tukar rupiah merosot dan kepercayaan pasar dan publik akan ekonomi nasional menurun drastis. UMKM yang bertahan dan tumbuh adalah yang berorientasi ekspor—karena nilai rupiah yang rendah—dan UMKM industri dan perdagangan yang menggunakan bahan baku lokal dan hidup dari pasar lokal.

Pada krisis ekonomi 2008 penyebab utama adalah krisis keuangan global yang dipicu oleh subprime mortgage crisis atau keruntuhan pasar properti di Amerika Serikat (AS). UMKM secara umum tidak terdampak karena mereka pada umumnya tak terkait erat dengan pasar global secara langsung, tidak adanya hutang luar negeri UMKM, dan orientasi UMKM kepada pasar lokal. Hanya UMKM yang terkait dengan pasar ekspor yang relatif terdampak.

Krisis ekonomi yang terjadi karena pandemi Covid-19 saat ini jauh berbeda. Pertama, ekonomi lesu secara global dan lokal. Bukan hanya dari sisi permintaan, ekonomi juga melemah di sisi supplyKedua,  UMKM tak bisa beroperasi normal. Pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan telah membuat jutaam UMKM yang bertumpu pada mobilitas sosial dan barang ketar-ketir.

Alternatif yang dipilih para pelaku UMKM—dan juga ini yang kemudian digalakkan pemerintah—adalah pemasaran secara daring. Namun demikian, data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) tahun 2017 menunjukkan kalau hanya 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah memanfaatkan platform daring dalam pemasaran, atau sekitar 8 persen dari total 59,2 juta unit usaha.

Data yang tersedia saat ini, yang lebih bersifat prediktif, menunjukkan baru sekitar 13 persen UMKM saja atau 8 jutaan unit usaha yang telah memasarkan produk dan jasa mereka secara daring, dari 64 jutaan secara keseluruhan. Target Kemenkop UKM, sampai akhir 2020, 10 juta UMKM sudag memanfaatkan ekosistem digital.

Penyelamatan UMKM

Salah satu kritik terhadap pemerintah terkait UMKM saat ini adalah gerak penyelamatan yang terlihat lamban. Meskipun meskipun sudah diluncurkan selama beberapa bulan, sampai Agustus 2020, berdasarkan data Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), realisasi stimulus baru mencapai 37,2 persen, ketika terdapat 64 jutaan UMKM atau mewakili 99 persen lebih dunia usaha di Indonesia. 

Secara umum, langkah pemerintah sendiri meliputi restrukturisasi kredit atau pengaturan ulang utang dengan pelonggaran angsuran atau besaran bunga; penyediaan skema baru pembiayaan investasi dan modal kerja, tidak saja dengan skema pengajuan yang lebih mudah, tetapi juga dengan daya jangkau wilayah yang lebih luas; memasukkan pelaku usaha mikro dimasukkan ke dalam skema bantuan sosial yang berkaitan dengan berbagai paket sembilan kebutuhan pokok; dan izin operasional diberikan kepada UMKM yang bergerak di sektor pertanian, industri rumah tangga, dan warung tradisional supaya tetap beroperasi namun dengan mematuhi protokol kesehatan.

Khusus terkait skema restrukturisasi dan subsidi bunga kredit akan membantu sekitar 125 ribu nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun di sisi lain, perlu diingat bahwa bahwa mayoritas UMKM adalah di sektor informal. Artinya tidak semua mengakses kredit dari bank dan membayar pajak. Sehingga asumsi restrukturisasi dan subsidi bunga kredit perlu dipastikan. 

Ini juga seiring dengan data dari Bank Dunia—dengan asumsi bahwa sebagian pelaku UMKM melakukannya—di mana hanya 13 persen penduduk Indonesia yang memanfaatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Sedangkan persentase yang lebih besar memanfaatkan pinjaman dari sumber informal.

Dalam hal ini, oleh karena itu, untuk pelaku UMKM yang memanfaatkan pinjaman usaha dari sumber informal perlu didata. Dan sebagai langkah darurat, pemerintah dapat memfasilitasi bantuan langsung tunai untuk mereka. Ini akan bisa dimanfaatkan langsung untuk membayar pinjaman dan/atau melanjutkan atau memulai usaha kembali.

Bentuk insentif lain yang juga bisa dilakukan pemerintah adalah dalam bentuk penyertaan modal dan peningkatan penyertaan modal. Ini dilakukan untuk UMKM dengan pertumbuhan yang prospektif dan melibatkan tenaga kerja yang besar.

Terakhir, pemerintah harus betul-betul turun membantu UMKM terkait dengan pasar dan regulasi di lapangan. Sejauh ini, hanya terdapat 14 persen saja dari keseluruhan UMKM yang sudah melakukan ekspor, ketika sekitar 86 persen bergerak dalam pasar lokal. Oleh karena itu, sebagai bentuk perlindungan, pasar bagi UMKM tak boleh diganggu oleh para importir pemburu rente. Bahkan pemerintah harus menjamin harga produk atau membeli produk dengan harga yang baik dan menyalurkannya.

Alternatif berikutnya, di tengah tuntutan pelaksanaan protokol kesehatan dan pembatasan sosial, peningkatan literasi dan fasilitasi para pelaku UMKM dalam pemasaran digital adalah alternatif yang tak bisa ditolak. Selain terkait dengan akses teknologi dan fasilitas, pemerintah juga harus menjembatani para pelaku UMKM dengan berbagai platform pemasaran digital besar secara sungguh-sungguh.

Terkait regulasi, prosedur perizinan dan regulasi pasar bagi UMKM tidak saja harus jelas tetapi harus betul-betul ditegakkan. Salah satu harapan yang tersedia saat ini adalah realisasi UU Cipta Kerja dalam menjamin sistem klaster, penyediaan lahan, aspek produksi, infrastruktur, pemasaran, digitalisasi, kemitraan, kemudahan fasilitas pembiayaan fiskal, insentif pajak, kemudahan impor dan penjaminan kredit.  Jika tidak terealisasi, tidak saja akan membuat ekonomi pelaku UMKM akan semakin terpuruk, namun juga ekonomi nasional secara keseluruhan.**