blog_img1

Dewan Moneter, Langkah Penuh Risiko

Wacana pengembalian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia—atau bahkan pembubaran lembaga ini—dan revisi undang-undang (UU) Bank Indonesia (BI) dalam mana terdapat pasal tentang pembentukan dewan moneter terus bergulir. Kemungkinan bahwa pemerintah masih dalam tahap testing the water, melempar wacana dan melihat reaksi publik, cukup besar. Sebab kedua langkah ini bisa sangat berisiko bagi dinamika perekonomian nasional.

Pada Juli 2020, misalnya, secara langsung Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyatakan bahwa OJK tak termasuk lembaga yang akan dibubarkan pemerintah. Alasan utamanya adalah karena OJK dibentuk berdasar undang-undang (UU), ketika lembaga-lembaga negara yang lebih berpotensi dibubarkan adalah yang dibentuk dengan dasar peraturan pemerintah (PP) atau peraturan presiden (Perpres).

Secara konstitusional, alasan pemerintah tentu sudah tepat. Seperti kita tahu, pembentukan OJK adalah atas dasar UU No. 21/2011 tentang OJK dan fungsi pengawasan sektor perbankan baru beralih dari Bank Indonesia ke OJK pada 31 Desember 2013. Pasal 6 UU tersebut menjelaskan bahwa tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB).

Dalam bahasa lain, peran OJK pada dasarnya adalah mengurus aspek mikroprudensial ketika BI mengelola aspek makroprudensial. Dalam praktiknya, OJK mengelola perizinan untuk pendirian bank, kegiatan usaha bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, serta pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Di samping itu, OJK berwenang terkait manajemen risiko industri perbankan, tata kelola perbankan, serta pemeriksaan bank.

Isu kedua, mengenai pembentukan dewan moneter, juga sudah dijawab oleh pemerintah melalui  Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani. Revisi atas UU yang menjadi dasar keberadaan dan kewenangan BI, yaitu UU No. 6/2009 tentang Bank Indonesia, merupakan inisiatif DPR-RI. Namun posisi pemerintah sendiri apakah menerima atau menolak RUU tersebut belum dijelaskan.

Sebaliknya, mungkin lebih sebagai upaya menenangkan pasar yang sempat gugup, Menkeu menegaskan tentang fokus pemerintah pada upaya-upaya mengelola kebijakan moneter yang kredibel, efektif dan independen. Demikian juga, pemerintah bersama BI fokus pada upaya menjaga stabilitas dan kepercayaan ekonomi dalam koridor yang berlaku saat ini.

Secara lebih teknis, Menkeu menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji kemungkinan integrasi antara pengaturan makroprudensial dan mikroprudensial, yang diungkapnnya sebagai “Otoritas pengawas bank dan moneter berada di alam satu atap.” Parameternya adalah tingkat keterkelolaan  pengawasan, penegakan aturan serta koordinasi antar lembaga. Integrasi atau penggabungan ini dengan demikian bisa saja diartikan sebagai peleburan kembali fungsi OJK dalam BI setelah dipisahkan pada pada Desember 2013.

Kehati-hatian

Hemat saya, wacana pengembalian peran pengawasan perbankan dari OJK ke BI serta pembentukan semacam dewan moneter tak bisa dilakukan dengan serta-merta apalagi terburu-buru. Saya ingat sekali bagaimana tak mudahnya proses pembahasan RUU No. 21/2011 yang kini menjadi UU OJK. Perdebatan keras kami yang panjang dan alot, yang mencapai delapan kali masa sidang, didasari oleh keinginan kuat supaya BI dan OJK betul-betul kuat dan independen. Sehingga, jika kini akan dilakukan perubahan kembali, harus ada dasar pemikiran yang juga betul-betul kuat. 

Juga merupakan hal yang wajar jika pasar menjadi gugup ketika wacana ini bergulir. Secara konten, RUU BI yang baru memuat sejumlah pasal kontroversial, yang berpusat pada potensi runtuhnya independensi BI dan berbagai pasal yang dipandang bertentangan dengan praktik umum pengelolaan keuangan yang dikenal pasar. 

Pertama-tama, perkara keberdayaan dan independensi BI dan OJK ini adalah amanah undang-undang. Terkait BI, misalnya, Pasal 9 UU No.3/2004 menyatakan dengan tegas bahwa pihak lain dilarang ikut campur-tangan terhadap tugas BI. Jika pasal ini diganti menjadi pasal 9A, 9B dan 9C, dengan sendirinya pemerintah menjadi terlibat dalam tugas BI. Kalau sudah demikian, independensi BI menjadi dipertaruhkan.

Pasal 7 ayat (1 ) dalam RUU tersebut juga kontroversial. Sebab pasal ini mengharuskan BI berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja—tidak lagi fokus pada berbagai upaya untuk menjaga kestabilan moneter.

Sementara pada ayat (3) peran moneter BI dialihkan kepada lembaga baru yang berkemungkinan bernama dewan moneter dan sesuai Pasal 9B ayat (1) lembaga ini  dipimpin oleh Menkeu. Perubahan kontroversial lainnya adalah pada Pasal 43 ayat (1) di mana menteri di bidang perekonomian dan Menkeu memiliki hak bicara dalam Rapat Dewan Gubernur BI—ketika sesuai UU yang berlaku saat ini hanya dihadiri oleh jajaran dewan gubernur.

Jika ingin melihat independensi BI, konsep paling pokok adalah ketentuan bahwa Dewan Gubernur BI dipilih oleh rakyat yang diwakili oleh DPR-RI dan bahwa Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) disusun dan disahkan secara terpisah dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab anggaran moneter dan cadangan devisa (Cadev) tak bisa sembarangan diperiksa, kecuali atas permintaan Rakyat. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) baru hadir memeriksa jika diminta  DPR. Itulah Independensi.

Catatan saya berikutnya, masih dalam konteks independensi BI ini, sepanjang bertugas di Komisi XI dalam periode 2009-2014 pembahasan ATBI selalu berlangsung seru dan alot. Dalam pembahasan kami biasanya membaginya menjadi dua bidang, yaitu anggaran moneter dan anggaran operasional. Kami juga selalu menekankan bahwa BI bebas melakukan transaksi dan intervensi dalam pengendalian moneter. Dan untuk lebih memudahkan dan sistematis, dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), yang menjadi perpanjangan DPR-RI untuk menjalankan fungsi pengawasan. Singkat kata, menurut saya, sistem ini sudah bagus.

Jika kini UU BI betul-betul hendak direvisi, saya membayangkan bahwa rangkaian rapat dan diskusi akan panjang lebar dan seru. Namun lebih dari itu, harapan saya adalah bahwa setiap pembahasan betul-betul berbobot—tak boleh kalah dari substansiasi yang terjadi di sepanjang pembahasan tentang pemisahan BI  dan OJK yang melahirkan UU No. 21/2011—serta produktivitas DPR-RI dalam mereformasi keuangan, yang dalam perode 2009-2014 mampu melahirkan 11 UU terkait keuangan.  Semoga Sukses!

Allaahu a’lam bi al-shawaab.