blog_img1

Demokratisasi di Tengah Badai Pandemi

Politics is a hard and slow boring of hard boards.” -- Max Weber (1863-1920)

Demokratisasi sebagai sebuah proses politik memerlukan waktu. Sebab seperti dalam metafor Max Weber, proses konsolidasi politik sebuah negara seperti proses mengebor balok kayu yang alot. Supaya proses tersebut bisa terus berjalan diperlukan optimisme, kerja keras dan kontinuitas dari tiga pilar demokrasi: eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Semangat demokratisasi ini mengental dalam kegiatan penyerahan Laporan Keuangan (LK) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) 2019 pada Kamis, 13 Agustus 2020. MK sendiri, pada hari itu, berulang tahun yang ke-17. Dalam usia yang relatif muda ini, MK telah menjadi salah satu lembaga yang menjadi pusat perhatian karena berfungsi menjaga proses demokratisasi bisa berjalan. 

Kini, di tengah pandemi Covid-19 dan persiapan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) keputusan-keputusan bijak dan tepat MK kembali ditunggu. Terkait penanganan Covid-19, misalnya, MK sejauh ini tengah menangani 8 gugatan yang diajukan masyarakat, yakni sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan. Sesuai fungsi yudikatif, keputusan MK akan menentukan kualitas dan dengan sendirinya tingkat kedipercayaannya sebagai salah satu lembaga demokrasi.

Di sisi lain, demokratisasi di tengah badai pandemi pada dasarnya juga terus dilakukan eksekutif. Keberhasilan pemerintah dalam menangani pandemi, misalnya, tidak saja dalam menekan angka korban tetapi juga dalam memastikan supaya perekonomian kembali bertumbuh normal, akan sangat menentukan tingkat kepercayaan warga negara akan demokrasi.

Sebab dalam situasi sosio-politik yang disruptif, di mana ekonomi merupakan faktor penentu, proses demokratisasi tak akan berjalan baik. Warga negara yang lapar atau berkekurangan kebutuhan pokok tidak saja amat mudah terprovokasi, tetapi juga rentan dipengaruhi paham ekstremisme atau memperjual-belikan dalam pemilihan umum maupun Pilkada.

Langkah pemerintah yang melakukan segala cara untuk meningkatkan kemampuan belanja rakyat, oleh karena itu, sudah sangat tepat. Sejauh ini sudah dijalankan bantuan sosial (Bansos), bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), kartu prakerja, listrik gratis, subsidi upah dan kini akan hadir subsidi pulsa karena internet telah meningkat menjadi kebutuhan pokok. Secara ekonomi, tingkat konsumsi masyarakat adalah penyumbang terbesar pertumbuhan dan oleh karena itu pemerintah tidak ingin rakyat berhenti belanja.

Seiring dengan itu, perubahan sosio-ekonomi yang dramatis sejak pendemi Covid-19 memerlukan kecepatan respons atau, kalau tidak, situasi akan menjadi tak terkendali. Dalam konteks ini bisa dipahami kenapa pemerintah melakukan perubahan berbagai peraturan terkait penanganan. Karena merupakan situasi yang tak lazim, misalnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai pandemi ini serta pemahaman dan penguasaan keduanya amat berpengaruh.

Oleh karena itu, dalam birokrasi biasanya lebih berlaku kecepatan, sehingga proses pendalaman suatu konsep kebijakan berjalan seiring waktu. Sejauh tidak bertentangan secara konstitusional, pemerintah akan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan di tengah suatu situasi supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan.

Singkat kata, supaya bisa bertindak cepat, birokrasi  memerlukan landasan hukum. Dalam situasi darurat seperti saat ini, misalnya, telah terjadi berbagai perubahan peraturan hukum. Lihat misalnya bagaimana Keputusan Presiden (Keppres) No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional terlahir. Keppres ini membatalkan beberapa peraturan presiden (Perpres) sebelumnya.

Demikian pula, dengan menimbang kefektifan dan efisiensi, secara struktural-kelembagaan, lembaga yang menangani bencana pandemi ini terus disesuaikan. Di tahap awal kita mengenal istilah Gugus Tugas, kemudian Pusat Krisis, dan sesuai Perpres No. 82/2020, dibentuk suatu komite, Pemulihan Ekonomi nasional (PEN), serta Satuan Tugas.

Akan tetapi, itu tidak berarti pemerintah bergerak tanpa check and balances. Demokrasi kita, baik sesuai naskah asli Undang-undang dasar 1945 maupun yang sudah diamandemen, telah mewajibkan adanya berbagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan. Dalam hal ini terdapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), MK, BPK dan seterusnya. Secara lebih mendasar, perjalanan demokrasi diawasi dan diperkuat dengan adanya civil society, baik dalam bentuk lembaga maupun perorangan.

Adalah wajar, dalam proses demokratisasi, jika bagi sebagian masyarakat adanya gugatan atau sengketa di MK terlihat sebagai cermin kesalahan atau keteledoran pemerintah dalam menerbitkan peraturan atau perdebatan sengit di DPR-RI sebagai cermin conflict of interests yang tak wajar. Akan tetapi, sebenarnya, dalam demokrasi semua itu justru menunjukkan bahwa proses check and balances terjadi. Sistem demokrasi, ketika berjalan dengan baik, dengan sendirinya akan meluruskan jika terjadi penyimpangan dan akan memperbaiki jika terdapat suatu cacat-cela.

Sebagai catatan akhir, dengan melihat apa yang dilakukan pemerintah, DPR-RI dan lembaga-lembaga yudikatif dalam masa bencana pandemi ini, kita sudah sepatutnya bersyukur sambil tak lupa untuk terus berpartisipasi dan mengawasi. Bahwa ada berbagai persoalan di sana-sini, itu adalah hal yang wajar.

Ketika baru 141 triliun rupiah dari 695 triliun anggaran yang disediakan untuk penanganan pandemi terserap, misalnya, tak ada pilihan selain kita terus membantu menyukseskan dengan saran dan kritik  positif. Sebab kejadian ini baru pertama kali kita alami dan seluruh negara lain di dunia juga mengalami hal yang kurang lebih sama.

Begitu pula, pemerintah bukan tak punya dana. Salah satu permasalahan utama adalah bahwa perubahan tuntutan situasinal membuat pemerintah mau tak mau harus pula melakukan perubahan. Perubahan yang tertuang dalam peraturan atau keputusan presiden yang beberapa kali terjadi kemudian berpengaruh pada proses percepatan penyesuaian peraturan dan mekanisme kerja di lapangan. Ditambah lagi, harus diakui bahwa kordinasi kerja antara lembaga belum maksimal.

Oleh karena itu, berbagai peraturan dan keputusan pemerintah terkait dengan bencana pandemi ini  wajib dikuasai secepatnya oleh setiap penyelenggara negara, dari pusat sampai daerah. Para menteri, kepala lembaga, ketua komite, satuan tugas, gubernur, dan para bupati/walikota harus seceptnya menindaklanjuti setiap perubahan peraturan dengan sejumlah peraturan di bawahnya. Itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Presiden Jokowi dan bagaimana alur birokrasi bekerja.

Allaahu a’lam bi al-shawaab.

_____
Telah dipublish juga di: https://akurat.co/news/id-1198983-read-demokratisasi-di-tengah-badai-pandemi