Artikel

Selasa, 28 Jan 2020

Nilai Strategis Kampus Merdeka dan Magang

Di tengah karut-marut kualitas pendidikan Indonesia, yang bisa dikatakan jalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran, pada akhir Januari ini Mendikbud Nadiem Makarim mensosialisasikan kebijakan “Kampus Merdeka.” Ini menjadi sequel dari kebijakan “Merdeka Belajar” yang disosialisasikan pada Desember 2019.

Bagi sebagian orang, kedua kebijakan ini bisa jadi terasa out of nowhere, tak terduga atau mungkin dianggap gegabah. Bahkan di media massa, sebagai contoh, ada tokoh pendidikan yang terang-terangan mengungkapkan kalau Mendikbud tak paham pendidikan.

Mengatasi ragam polemik yang mengemuka, dalam kacamata positif, kebijakan Merdeka Belajar bisa dilihat sebagai alternatif supaya pendidikan kita keluar dari keterpurukan. Sebab, setidaknya jika berpatokan pada sesuai laporan PISA-OECD 2018, siswa Indonesia rata-rata berada pada posisi 70-an dari 79 negara dalam tiga aspek yang dinilai, yakni kemampuan membaca, matematika dan sains.

Demikian juga, kebijakan Kampus Merdeka bisa menjadi alternatif kuat bagi perbaikan kualitas pendidikan tinggi kita. Dengan kerja keras dan kerjasama semua stakeholders pendidikan umpamanya, perguruan tinggi Indonesia bisa naik kelas, tidak lagi berada para peringkat 700-an atau lebih rendah lagi, seperti yang bisa kita baca dalam laporan Webometrics Ranking of World Universities.

Program Kampus Merdeka sendiri mencakup restrukturisasi program akreditasi perguruan tinggi, pemberian hak belajar tiga semester di luar prodi bagi mahasiswa, otonomi pembukaan prodi baru serta kemudahan untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Tiga program, dengan demikian, terkait dengan debirokratisasi kampus dan satu program terkait langsung dengan pengembangan diri mahasiswa.

Khusus mengenai program belajar tiga semester di luar prodi, hemat saya, adalah terobosan luar biasa. Kampus akan memberikan hak bagi mahasiswa untuk menukar 40 SKS atau setara dengan perkuliahan dua semester dengan kegiatan di luar kampus. Selain itu, mahasiswa berhak menukar 20 SKS atau setara dengan satu semester perkuliahan dengan belajar di program studi lain.

Kegiatan pengganti 40 SKS dari sistem perkuliahan biasa bisa diganti dengan ragam pilihan sesuai minat, bakat, dan pilihan karir mahasiswa. Mereka bisa memilih praktik magang, pertukaran mahasiswa, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, kegiatan mengajar di daerah terpencil, atau bahkan proyek kemanusiaan.

Dalam kacamata pendidikan, pertama-tama,terobosan ini menunjukkan keberpihakan penyelenggara negara pada aspek kemanusiaan mahasiswa. Dengan asumsi bahwa mereka memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, terdapatnya ruang untuk memilih serta kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru dan melakukan eksperimentasi akan menjadi semacam proses pematangan sekaligus evaluasi diri dalam rangka menentukan pilihan karir setelah kuliah.

Hal ini juga menjadi jawaban atas salah satu kritik terhadap kebijakan perkuliahan di luar prodi tersebut. Ruang refleksi bagi mahasiswa, yang selama ini terbatas dalam ruang-ruang perkuliahan, kini dibawa ke dunia nyata. Jika sebelumnya mahasiswa lebih banyak berdialog dengan buku-buku teks dan dosen, dengan program magang atau proyek kemanusiaan, umpamanya, mereka seperti masuk ke dalam kawah Candradimuka, di mana segenap kemampuan harus dikerahkan dan dikembangkan.

Tuduhan bahwa program ini berdasar pada asumsi penyamarataan perguruan tinggi juga tak berdasar. Pengelompokan lembaga pendidikan tinggi menjadi umum, politeknik, akademi dan sebagainya harus dilihat sebagai variasi pilihan, bukan sebagai pilihan mati. Seorang mahasiswa politeknik permesinan, misalnya, ketika menemukan kualitas dirinya ternyata juga dalam bidang sastra, bisa saja memupuk bakat tersebut dan menjadikannya sebagai nilai tambah atau bahkan karir utama dalam hidupnya.

Demikian juga, jika kita berpegang pada tujuan akhir dari sebuah proses panjang pendidikan, setiap mahasiswa yang telah selesai kuliah tetap saja harus bekerja, baik sebagai employee maupun employer. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, mereka harus mandiri dan mencapai kesejahteraan diri (well-being). Menjadi pekerja atau penyedia lapangan pekerjaan harus dilihat sebagai pilihan, bukan by design.

Seiring dengan itu, adalah terburu-buru jika gagasan-gagasan Mendikbud ini dipandang sebagai bias teknokratisme dalam dunia pendidikan. Apalagi jika secara naif dan serampangan ini dikaitkan dengan realitas diri sang menteri yang berlatar belakang pengusaha. Singkat kata, saya tak melihat bahwa kebijakan ini mengarah pada penjerumusan perguruan tinggi dan para mahasiswa ke dalam pusaran industrialisme atau pasar.

Begitu pula, adalah naif jika mempertentangkan kebijakan ini dengan pandangan aktivisme dalam gerakan-gerakan mahasiswa yang bernuansa politik praktis. Sebaliknya, dengan melihat fasilitasi ruang kemerdekaan berekspresi dan berbuat dalam skema Kampus Merdeka, aktivisme mendapatkan lahan yang lebih subur. Keterampilan-keterampilan olah pikiran, menulis kritis-kreatif, persuasi, lobbying dan negosiasi bisa diasah dalam konteks yang lebih riil dan berujung produktivitas.

Dalam konteks kompetisi antar negara, kita bisa melihat lebih jauh arah kebijakan ini sebagai upaya membawa pendidikan Indonesia untuk mengambil satu posisi yang jelas di tengah berbagai kemungkinan perubahan zaman. Kebijakan ini bisa dilihat sebagai salah satu jawaban bagi kebutuhan yang tak bisa ditawar terkait kualitas sumber daya manusia sebuah negara, agar bisa bertahan dan berkembang.

Salah satu patokannya adalah apa yang disebut sebagai kepemilikan atas ragam keterampilan abad ke-21 (21st century skills). Ini sesuai dengan rilis berbagai lembaga dunia, seperti UNESCO dan OECD, yang disusun dengan melibatkan para pendidik, pemimpin bisnis, akademisi, dan lembaga pemerintah terkait  sumber daya manusia yang mampu hidup dan bersaing pada abad ini.

Sebagai contoh, di tengah perubahan ekonomi dan teknologi yang cepat, program-program pendidikan wajib memfasilitasi perkembangan penalaran analitik, pemecahan masalah-masalah kompleks, dan kemampuan bekerja dalam tim. Secara kualitiatif, keterampilan-keterampilan ini berbeda dari berbagai konten pendidikan akademis-tradisional yang bersifat sangat kognitif dan prosedural.

Untuk itu, bagi mahasiswa yang memilih program magang misalnya, mereka akan bisa belajar dan mengasah ragam keterampilan tersebut ketika secara langsung menjadi pendamping program-program pemerintah, seperti pengelolaan Dana Desa, Bansos, Keluarga Berencana, Banpres, subsidi benih, pupuk, LPG, atau program-program kesehatan.

Sebagai penutup, saya berharap kebijakan ini mesti disambut semua pihak: kementerian dan lembaga, BUMN, dan perusahaan swasta. Di samping itu, supaya menjadi kebijakan yang memiliki kaki-kaki yang kuat, program Kampus Merdeka, terutama terkait program pemberdayaan mahasiswa secara langsung dalam dunia riil wajib didukung oleh semacam Keputusan Presiden (Kepres).

___

Tulisan dipublish di Akurat.co, 28 Januari 2020

 

 

   KATEGORI OPINI
   ARSIP
Tahun :
Bulan :
   ARTIKEL LAIN

Rabu, 19 Feb 2020

Ujian Tak Mudah Bagi Pancasila

“Sulit sekali, saudara-saudara, pemersatuan rakyat Indonesia itu jikalau ...

Rabu, 12 Feb 2020

Membenahi Tradisi Ilmiah Perguruan Tinggi

Ada berita menarik dalam rapat bersama antara Komisi X DPR-RI dan Menteri ...

Selasa, 04 Feb 2020

Mengalihkan Lembaga Pendidikan Agama kepada Kemendikbud

Refleksi ini pada dasarnya mengakar pada latar belakang saya sebagai santri, ...