blog_img1

Mempertahankan Kadaulatan NKRI di Natuna

Konflik di Perairan Natuna kembali terjadi. Musababnya adalah aktivitas illegal kapal-kapal nelayan China yang melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna yang di-back up oleh China Coast Guard (CCG). Atas pelanggaran itu, Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan protes keras ke pemerintah China. TNI Angkatan Laut pun sudah disiagakan untuk menjaga kedaulatan NKRI di laut Natuna. Pelanggaran yang dilakukan China di ZEE Indonesia di Natuna sudah berulangkali terjadi. Modusnya pun sama.

Laut Natuna merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang cukup beragam mulai dari biota laut yang luar biasa besarnya hingga sumber daya mineral. Selain itu, kawasan ini juga menjadi lintasan laut internasional bagi kapal-kapal dari Samudera Hindia menuju Samudera Pasifik dan sebaliknya.

Karena potensinya yang cukup besar inilah, konflik antara China dengan negara-negara kawasan seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Indonesia sering terjadi. Pemerintah China mengklaim bahwa sebagian besar kawasan Luat China Selatan merupakan wilayah teritorialnya berdasarkan sembilan garis putus-putus (nine dash lines). Klaim yang ditolak mentah-mentah oleh negara-negara kawasan ASEAN bahkan dunia internasional.

Klaim nine dash lines ini tumpang tindih dengan sebagian perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna tepatnya di sebelah timur Pulau Natuna pada jarak 185 mil. Pada titik inlah sering terjadi gesekan antara kapal perang milik TNI dengan kapal nelayan China yang dikawal oleh China Coast Guard (CCG).

Perlu diketahui bahwa sesuai berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 wilayah territorial laut Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah. Pertama, laut teritorial (territorial sea) yaitu perairan sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan maupun tradisional untuk pelayaran internasional. Setelah laut teritorial, ada zona tambahan sepanjang 24 mil dari batas laut teritorial.

Selanjutnya baru Zona Ekonomi Eksklusif (exclusive economic zone).  ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Di ZEE, Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Baik hayati maupun non hayati yang terkandung di perairan, dasar laut, dan subsoil, pendirian bangunan laut, penelitian ilmiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut. Perairan ZEE berstatus lepas, demikian juga status udara di atasnya. Di wilayah tersebut pelayaran dan penerbangan bebas untuk dilakukan.

Kemudian landas kontinen (continental shelf) yang merupakan wilayah dasar laut termasuk subsoil yang merupakan keberlanjutan alamiah dari daratan pulau Indonesia. Bila kelanjutan alamiah bersifat landai, maka batas terluar landas kontinen ditandai dengan continental slope atau continen rise. Namun, jika kelanjutan alamiah bersifat curam tidak jauh dari letak garis pangkal kepulauan, maka batas terluar landas kontinen berimpit dengan batas luar ZEE.

Mempertahankan Kedaulatan NKRI

Pemerintah Indonesia memang harus bersikap tegas untuk menegakkan kedaulatan NKRI di perairan Natuna. Sikap tegas ini harus ditunjukkan dengan memperkuat armada laut kita di wilayah laut teritorial Indonesia di Natuna. Tentu saja bukan untuk menyatakan perang, melainkan untuk mengantisipasi terjadinya kembali pelanggaran atas wilayah teritorial Indonesia.  

Upaya lain yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan melayangkan nota protes ke Pemerintah Cina. Kita mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri yang langsung merespon tindakan ilegal China di Perairan Natuna dengan melayangkan nota protes dan memanggil Duta Besar China untuk Indonesia.

Indonesia juga harus berupaya mempercepat penyelesaian Code of Cundoct (COC) di Laut China Selatan antara Angkatan Laut ASEAN dengan angkatan laut China. Sebagaimana kita ketahui, COC ini sudah dibahas cukup lama oleh negara-negara ASEAN. Namun hingga kini, belum juga mencapai titik temu dengan China. Indonesia harus mendorong ASEAN untuk bisa menyelesaikan COC dan menyepakatinya dengan pemerintah China. Dengan berlakunya COC ini, maka nantinya masing-masing negara bisa menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut.

Diluar itu, yang paling penting adalah upaya diplomasi dan negosiasi antara Indonesia dan China. Tentu saja dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia. Upaya diplomasi ini tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, tapi juga oleh semua lembaga yang terkait. Kementerian Perikanan dan Kelautan melakukan upaya diplomasi di sektor kelautan, Kementerian Pertahanan bersama TNI dapat melakukan diplomasi pertahanan di laut Natuna. Begitu juga dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla RI) harus segera bertemu dengan Kepala China Coast Guard (CCG) untuk membahas insiden di Laut Natuna.

Upaya diplomasi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tentu saja bermuara pada satu tujuan: agar China menghormati kedaulatan NKRI dan ZEE Indonesia di perairan Natuna.[]

Akurat.co, 7 Januari 2020