Utang Pemerintah dan Kehati-hatian
Thursday, 26 Nov 2020
"Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah perbaikan khususnya permasalahan yang mempengaruhi kewajaran semakin berkurang dan tidak terjadi t...
Selengkapnya"Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran dan staf karena mereka, ketika dilakukan pemeriksaan oleh BPK mendapat predikat wajar tanpa penge...
SelengkapnyaAnggota II BPK, Agus Joko Pramono ; "Kami harap sinergi ini kita bisa membantu tujuan Indonesia dengan penggunaan resources yang lebih efe...
SelengkapnyaBeberapa institusi yang menjadi sorotan BPK antara lain badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), kementerian/lembaga. Sala...
Selengkapnya"Saya tidak bisa intervensi DPR. Iu terserah saja. Kalau DPR merasa perlu ada bagian-bagian BI yang diperiksa atau diperdalam, silakan," ...
Selengkapnya