Utang Pemerintah dan Kehati-hatian
Thursday, 26 Nov 2020
JAKARTA : Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Rizal Djalil menilai, tata kelola dana partai politik harus dibenahi. Alasannya, dana ...
SelengkapnyaJAKARTA : Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykuruddin Hafidz, meyakini kesepakatan Komisi II dengan Komisi Pem...
SelengkapnyaBPK menyoroti data konsumsi beras nasional yang tak akurat. "Ada beberapa perbedaan angka konsumsi per kapita per tahun." Pemerintah meny...
SelengkapnyaHarry menyebut bahwa BPK dan KPK telah sepakat dan saling menghormati kewenangan masing-masing terkait hal tersebut. KPK memang telah menyatakan ba...
SelengkapnyaAnggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Eddy Mulyadi Soepardi sebelumnya menyebut ada penyimpangan dalam pembelian...
Selengkapnya