Berita

Doni Agus Setiawan

 

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang mempersiapkan instrumen untuk melakukan audit atas belanja pemerintah dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

 

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan apapun hasil pemeriksaan BPK atas dana penanggulangan Covid-19 tersebut sudah seharusnya tidak menjadi komoditas politik dan sarana melakukan kriminalisasi kepada pelaksana kebijakan.

 

Dia melihat aparatur pelaksana anggaran baik pada level pusat hingga daerah sedang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi di masyarakat.

"Kami menyiapkan program pemeriksaannya, biar baik semua untuk ke depan. Jangan sampai nanti dibilang BPK cari salah, kita arahnya adalah kepada transparansi dan akuntabilitas, itu saja," katanya dalam laman resmi BPK, Senin (6/7/2020).

 

Achsanul menyatakan saat ini BPK menyusun rencana untuk pemeriksaan tematik yang melibatkan seluruh auditorat keuangan negara dalam rangka pemeriksaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp695 triliun.

Dia menyebutkan pelaksanaan audit akan dilakukan secara komprehensif alias menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan besarnya kebutuhan dana pemerintah untuk penanggulangan dampak pandemi yang dilakukan lintas sektor mulai dari sisi kesehatan hingga kebijakan fiskal.

 

"Totalnya mencapai Rp695 triliun, tidak hanya Rp203 triliun yang sebelumnya disebutkan. Oleh karena itu, kami harus hati-hati menyiapkan Program Pemeriksaan (P2), seperti metodologinya, tujuannya, sistem pemeriksaannya seperti apa, kami siapkan," terangnya.

 

Karena itu, BPK tidak sendirian bergerak melakukan proses pemeriksaan. Proses komunikasi dijalin terlebih dahulu dengan kementerian/lembaga yang mendapatkan dana alokasi penanggulangan Covid-19. Selain itu, DPR juga diajak bicara terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

 

"Kami ingin tahu semangat pemerintah, sehingga begitu kita tahu niat dan tujuan pemerintah, kami tidak salah. Kami menyiapkan betul untuk tahu apa rencana pemerintah, baru kami uji keberhasilannya dalam merencanakan tersebut, termasuk dalam implementasi," imbuhnya. (Bsi)

 

Sumber : https://news.ddtc.co.id/bpk-minta-audit-anggaran-covid-19-tak-dijadikan-komoditas-politik-22128?page_y=0