Kedinasan

Kamis, 23 Mar 2017

BPK Siap Audit Akuisisi GMM oleh Bulog

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan siap untuk melakukan audit terhadap akuisisi PT Gendhis Multi Manis (PT GMM) oleh Perum Bulog.
 
Anggota BPK, Achsanul Qosasi, menegaskan, jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pihaknya untuk mengaudit akuisisi yang disinyalir dapat merugikan negara, maka BPK wajib melaksanakannya.
 
Achsanul mengatakan, pihaknya akan mengkaji lebih dulu, apakah proses akuisisi yang dilakukan oleh Bulog sesuai dengan aturan yang ada.
 
"Jika ada permintaan DPR, kita wajib melaksanakannya. Kita lihat, apakah akusisi ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, dan apakah bermanfaat untuk Bulog," jelas pria asal Madura ini, dalam keterangan persnya, Kamis (23/3).
 
Hal itu dikatakannya merespons usul Anggota Komisi XI DPR, Eva Sundari, yang meminta BPK segera melakukan audit atas kebijakan akuisisi Bulog tersebut.
 
"BPK dan BPKP perlu mengaudit untuk membuktikan apakah ada kerugian negara atau korupsi dalam kasus ini," jelas Eva.
 
Menurut Achsanul, audit yang bakal dilakukan pihaknya tersebut sangat penting untuk mengetahui transparansi akuisisi tersebut. Termasuk jumlah utang PT GMM senilai Rp 800 miliar, yang saat ini sudah beralih menjadi kewajiban Bulog, usai akuisisi itu dilakukan. "Ini penting untuk transparansi proses akuisisi PT GMM," tambahnya.
 
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR, Nasril Bahar, mengusulkan, BPK segera melakukan audit atas kebijakan akuisisi Bulog tersebut. Audit, kata dia, perlu dilakukan BPK dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.
 
"Perlu diaudit karena dikhawatir ada yang mengeksploitasi Bulog demi keuntungan tertentu. Jika hal ini terjadi, maka bahaya betul," tutur Nasril.
 
Menurut Nasril, kebijakan Bulog mengakuisisi saham PT GMM sebesar 70 persen patut dipertanyakan. Sebab, akuisisi tersebut tidak dilakukan dengan pembelian saham 100 persen.
 
"PT GMM yang diakuisisi Bulog itu kan otomatis akan menjadi anak perusahaan Bulog. Jadi, kenapa akuisisi hanya 70 persen saham, berarti ada sisa saham 30 persen yang dimiliki pihak selain Bulog," kata Nasril.
 
 
 
/FER
 
BeritaSatu.com

   ARSIP
Tahun :
Bulan :
   ARTIKEL LAIN

Selasa, 04 Apr 2017

PLN Diminta Efisien dalam Memproduksi Listrik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengingatkan PT ...

Kamis, 23 Mar 2017

BPK Siap Audit Akuisisi GMM oleh Bulog

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan siap untuk melakukan audit ...

Kamis, 12 Jan 2017

BPK Pertanyakan Aturan Baru Pemerintah soal Pengalihan Saham BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertanyakan aturan baru ...