Kedinasan

Senin, 25 Jul 2016

BPK Ingin Dana Partai Politik Lebih Transparan

JAKARTA :  Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Rizal Djalil menilai, tata kelola dana partai politik harus dibenahi. Alasannya, dana partai yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan politik secara akuntabel justru hanya digunakan oleh orang-orang tertentu.

"BPK mempunyai banyak data terkait kontribusi negara terhadap partai," kata Rizal, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (25/7/2016).

"Berapa porsi dana hibah, dana bansos yang diselewengkan oleh para petahana misalnya. Apakah kita mau berpura pura seperti itu terus?" lanjut dia. 

Oleh karena itu, kata Rizal, BPK menyelenggarakan acara pertemuan nasional bertajuk "Menata Ulang Dana Politik Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui anggaran Negara' untuk menemukan solusi yang tepat terkait dana partai politik.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua KPK Agus Rahardjo, Menko PMK Puan Maharani, serta sejumlah anggota DPR.

Menurut dia, keberadaan partai politik sangat penting dalam negara demokrasi. Konstitusi juga menegaskan bahwa partai politik merupakan soko guru demokrasi.

"Karena presiden dicalonkan partai politk atau gabungan partai politik, demikian juga parlemen," kata dia.

Namun, permasalahannya, hingga saat ini, UU Partai Politik tidak merumuskan secara konkret asal serta besaran dana setiap partai politik yang terhimpun dan digunakan. Jika nantinya ada perbaikan, pihaknya siap memberikan data-data terkait dana parpol. Ia juga berharap, pemerintah khususnya Kementeri Dalam Negeri, serta DPR berinisiatif memberi respons terkait persoalan ini.

"DPR punya inisiatif kalau dia ingin mengamandemen UU Parpol bisa dan kalau diminta datanya, kami siap, kami fasilitator saja," kata dia.

Rizal menambahkan, ke depannya, semua hal terkait dana partai harus dilaporkan. Tak hanya dana dari pemerintah, sumbangan-sumbangan yang diterima partai harus dilaporkan secara transparan. "Makanya laporan pertanggungjawaban partai harus ada standar yang jelas," ujar Rizal. ***

 

sumber : kompas.com   |  ilustrasi : sp.beritasatu.com

 

 

 

   ARSIP
Tahun :
Bulan :
   ARTIKEL LAIN

Selasa, 04 Apr 2017

PLN Diminta Efisien dalam Memproduksi Listrik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengingatkan PT ...

Kamis, 23 Mar 2017

BPK Siap Audit Akuisisi GMM oleh Bulog

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan siap untuk melakukan audit ...

Kamis, 12 Jan 2017

BPK Pertanyakan Aturan Baru Pemerintah soal Pengalihan Saham BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertanyakan aturan baru ...