Ekonomi, Bisnis dan Keuangan

Kamis, 08 Okt 2015

Skema KSO Bisa Menyuburkan Praktik Rente

 

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi menilai kebiasaan Pertamina membagi participating interest dengan pola KSO atau JOB merupakan bentuk tidak percaya diri manajemen dalam mengelola blok-blok migas yang sulit.

"Saya melihatnya ada kesan Pertamina tidak percaya diri, karena sebelumnya tidak pernah diberi kesempatan. Ketika dipercaya, justru Pertamina kaget karena tidak siap," kata Fahmy.

antan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini pun menilai, akan sangat berbahaya jika ketidakmampuan itu kemudian dibarengi dengan salah mengambil mitra dalam mengelola blok migas.

"Pertamina di awalnya memposisikan siap baik dana dan teknologi. Setelah diberikan ternyata dia tidak sanggup, ini berbahaya. Apalagi jika salah menggandeng mitra," kata Fahmi.

Fahmi mengingatkan, dengan skema KSO/JOB bisa jadi ketika salah memilih mitra justru Pertamina kemudian menyuburkan praktik rente.

Kegemaran Pertamina menggunakan skema JOB atau KSO membuat keuntungan yang seharusnya didapat Pertamina dibagi sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Skema JOB dan KSO di banyak blok migas miliknya, menurut Fahmy sama saja dengan Pertamina menjual sahamnya ke mitra.

“Akibatnya status 100 persen saham Pertamina sebagai BUMN pun patut dipertanyakan,” kata Fahmy.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai rencana PT Pertamina (Persero) menggandeng Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation dalam melanjutkan pengembangan Blok Mahakam di Kalimantan Timur melalui skema kerjasama operasi (KSO) atau pembentukan joint operating body (JOB) hanya akan merugikan perusahaan migas pelat merah tersebut.

Anggota Komisi VII DPR Inas Nasrullah Zubir menilai langkah Pertamina mengambil opsi KSO dan JOB dengan alasan tidak memiliki kemampuan finansial justru akan merugikan dalam jangka panjang.

"Sekarang Pertamina memang tidak punya dana untuk eksplorasi, memang betul itu. Untuk sekali eksplorasi perlu ratusan juta dolar. Saya kira Pertamina kerjanya oil recovery saja, kalau disuruh eksplorasi dananya gimana?," tegas Inas, Kamis (8/10).

Namun dengan terus melibatkan perusahaan swasta asing dalam mengelola suatu blok migas yang sudah menjadi haknya, Inas menilai menjadikan Pertamina tidak lagi sebagai BUMN yang 100 persen dimiliki negara. (bri)

   ARSIP
Tahun :
Bulan :
   ARTIKEL LAIN

Kamis, 29 Okt 2015

Merger BUMN Bakal Marak, KPPU Tingkatkan Pengawasan

Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar beberapa BUMN yang memiliki bisnis ...

Kamis, 29 Okt 2015

BPH Migas Tunjuk PT Pertamina dan PT ATR Penyalur BBM Subsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengaku telah mengantongi ...

Jumat, 09 Okt 2015

BUMN Disarankan Tahan Beli Dollar

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tengah mengalami ...