Berita

  1. Beranda
  2. Berita
blog_img1

BPK Minta MPR Bantu Sosialisasikan Tata Kelola Keuangan yang Baik

Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyatakan prihatin atas rendahnya tingkat pengelolaan keuangan di daerah. Hal itu terlihat dari pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan daerah tergolong rendah.

 

Sementara di tingkat pemerintah pusat, pengelolaan keuangan di 130 unit pemerintahan tingkat pusat dan 80 di Kementerian BUMN dari waktu ke waktu semakin membaik.

 
"Tapi kesadaran (pengelolaan keuangan) di Pemda baru 30 persen, masih rendah sekali, " ujar Harry Azhar Azis yang didampingi Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari, Eddy Mulyadi Supardi dan Achsanul Qosasi saat audiens kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi Wakil ketua Oesman Sapta Odang dan Hidayat Nurwahid di Ruang Delegasi, Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (17/11/2014).
 
Harry juga menyayangkan beredarnya kabar meskipun hasil pemeriksaan BPK memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun hasil pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan realitas yang ada di daerah tersebut. 
 
Rakyat masih miskin, kesenjangan ekonomi masih tinggi, indeks pembangunan manusia turun dan tidak ada perubahan sama sekali pembangunan. 
 
"Apakah pemeriksaan BPK itu salah atau tidak berkualified? Atau pengelolaan keuangan negara itu tidak betul?" imbuhnya.
 
Atas kondisi tersebut, Harry meminta MPR ikut membantu mensosialisikan dengan membangun kurikulum tata kelola keuangan yang baik. MPR hendaknya bisa menyadarkan pejabat negara di daerah, bahwa uang negara adalah uang rakyat dan meminta para pejabat di daerah agar mengelola uang negara yang merupakan uang rakyat tersebut dengan benar.
 
"Untuk itu kami mohon kepada MPR saat melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tungga Ika, juga mensosialisasikan tata cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar," ujar Harry
 
Ditegaskan Harry, bahwa lembaganya sudah melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR dan DPD. "Kita ingin hubungan antarlembaga negara yang sifatnya pro aktif," ujarnya.
 
Mantan Ketua Umum PB HMI itu ingin wakil rakyat kita seperti wakil rakyat di Amerika Serikat, di mana wakil rakyat di negeri Paman Sam itu bisa meminta BPK Amerika Serikat memeriksa kejanggalan keuangan pada sebuah proyek atau pembangunan. 
 
Sementara Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharap BPK yang sudah bagus menjadi lebih bagus. Karena itu, sesuai dengan Tata Tertib MPR dan UU MD3, MPR akan mengadakan sidang tahunan namun ditegaskan itu bukan sidang istimewa.
 
Dalam forum itu anggota MPR akan mendengar laporan kinerja lembaga-lembaga negara seperti MK, BPK, KY, BPK dan presiden yang disampaikan kepada publik.
 
"Kebijakan strategis dan capaian yang perlu dilaporkan setiap awal Agustus setiap tahun agar memberikan pengetahuan publik lebih luas, " katanya.
 
 
Sumber:http://batamtoday.com/berita50253-BPK-Minta-MPR-Bantu-Sosialisasikan-Tata-Kelola-Keuangan-yang-Baik.html (Adi)

Kembali

KEGIATAN

OPINI

FOLLOW US ON TWITTER